o PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Anakciremai

Header Ads

  • Breaking News

    PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

    PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
    Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh
    hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta
    dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara
    Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
    mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6

    Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3) dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4),
    (5), (6) dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4),
    Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB,
    Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6);Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C;
    Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan
    (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3)
    dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
    Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
    Pasal 1
    (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
    (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
    Pasal 3
    (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
    Undang Dasar.
    (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
    (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
    Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
    Pasal 6
    (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak
    kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
    tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
    melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
    (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
    undang-undang.
    Pasal 6A
    (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
    (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
    partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
    (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
    puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen
    suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,
    dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
    (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
    undang-undang.
    Pasal 7A
    Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
    Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
    melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
    tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi
    syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
    Pasal 7B
    (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan
    Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
    mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan
    memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
    melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
    tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden
    dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
    Presiden.
    (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
    melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
    Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
    Dewan Perwakilan Rakyat.
    (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
    dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
    Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
    2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
    (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil- adilnya
    terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah
    permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
    (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
    terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
    penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa
    Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
    Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk
    meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis
    Permusyawaratan Rakyat.
    (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan
    usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
    Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
    (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau
    Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
    dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya
    2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
    diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
    Permusyawaratan Rakyat.
    Pasal 7C
    Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
    Pasal 8
    (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
    kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa
    jabatannya.
    (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam
    puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil
    Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
    Pasal 11
    (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang
    luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
    dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
    persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
    (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang- undang.
    Pasal 17
    (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.
    BAB VIIA
    DEWAN PERWAKILAN DAERAH
    Pasal 22C
    (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
    (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
    seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat.
    (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
    (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.
    Pasal 22D
    (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
    daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
    alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
    pusat dan daerah.
    (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
    dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
    penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
    serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
    Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
    negara dan rancangan undang- undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
    (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang
    mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
    hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
    lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
    agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
    (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat
    dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
    BAB VIIB
    PEMILIHAN UMUM
    Pasal 22E
    (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
    setiap lima tahun sekali.
    (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
    Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah.
    (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
    (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah
    perseorangan.
    (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
    nasional, tetap, dan mandiri.
    (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
    Pasal 23
    (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
    negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
    bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
    Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
    pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
    (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan
    dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
    Pasal 23A
    Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
    undang-undang.
    Pasal 23C
    Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
    BAB VIIIA
    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
    Pasal 23E
    (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
    satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
    Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
    kewenangannya.
    (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
    sesuai dengan undang-undang.
    Pasal 23F
    (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
    memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
    Pasal 23G
    (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan
    di setiap provinsi.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.
    Pasal 24
    (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
    peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
    (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
    yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
    lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
    Mahkamah Konstitusi.
    Pasal 24A
    (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
    perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
    wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
    (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
    profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
    (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
    mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
    (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
    (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan
    peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
    Pasal 24B
    (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
    agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
    keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
    (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang
    hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
    (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
    Dewan Perwakilan Rakyat.
    (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang- undang.
    Pasal 24C
    (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
    putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
    memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
    Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
    tentang hasil pemilihan umum.
    (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
    Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
    Undang-Undang Dasar.
    (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
    ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,
    tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
    (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
    (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
    negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai
    pejabat negara.
    (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya
    tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
    Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Republik Indonesia ke-7 (Lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis
    Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    No comments

    Silakan berkomentar di anakciremai.com, Maaf Jika komentar anda berbau spam akan saya hapus.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    7