o PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Anakciremai

Header Ads

  • Breaking News

    PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

    PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
    Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh
    hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta
    dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 Pasal 37 Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

    menetapkan :
    (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah
    dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 1945
    dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan
    secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat ;
    (b) Penambahan bagian ahkir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
    Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna
    Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang
    Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal
    ditetapkan.”
    (c) Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E
    Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal
    25A.
    (d) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan penghapusan
    substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan
    Negara;
    (e) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3);
    Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23 D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1),
    ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37
    ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan
    Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
    Pasal 2
    (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan daitur lebih lanjut
    dengan undang-undang.
    Pasal 6A
    (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan
    calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh
    rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
    Presiden dan Wakil Presiden.
    Pasal 8
    (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat
    melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
    kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
    secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan
    Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
    pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan
    calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
    pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.
    Pasal 11
    (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
    perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
    Pasal 16
    Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan
    pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutanya diatur dalam undang-undang.
    BAB IV
    DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
    Dihapus.
    Pasal 23B
    Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
    Pasal 23D
    Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
    dan independensinya diatur dengan undang-undang.
    Pasal 24
    (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
    undang-undang.
    BAB XIII
    PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
    Pasal 31
    (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
    (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
    membiayainya.
    (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
    meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
    kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
    (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
    anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah
    untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
    (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilainilai
    agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
    manusia.
    Pasal 32
    (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan
    menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai
    budayanya.
    (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
    BAB XIV
    PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
    KESEJAHTERAAN SOSIAL
    Pasal 33
    (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
    kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
    dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
    (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
    Pasal 34
    (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
    (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
    masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
    (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
    pelayanan umum yang layak.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
    Pasal 37
    (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang
    Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah
    anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
    ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
    (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan
    Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
    persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota
    Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
    perubahan.
    ATURAN PERALIHAN
    Pasal I
    Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan
    yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
    Pasal II
    Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan
    ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang
    Dasar ini.
    Pasal III
    Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum
    dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
    ATURAN TAMBAHAN
    Pasal I
    Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan
    status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
    Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
    tahun 2003.
    Pasal III
    Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara
    Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
    Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis
    Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    No comments

    Silakan berkomentar di anakciremai.com, Maaf Jika komentar anda berbau spam akan saya hapus.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    7