o PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - Anakciremai

Header Ads

  • Breaking News

    PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

    PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
    Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan
    sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan
    negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-
    Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal
    14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi
    sebagai berikut :

    Pasal 5
    (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
    Rakyat
    Pasal 7
    Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
    dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
    Pasal 9
    (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden danWakil Presiden bersumpah menurut
    agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan
    Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
    Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
    “ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indoensia
    (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
    memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan
    peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.
    Janji Presiden (Wakil Presiden) :
    “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
    Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya,
    memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang
    dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
    Bangsa” .
    (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
    mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau
    berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
    dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
    Pasal 13
    (3) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
    Perwakilan Rakyat.
    (4) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menperhatikan
    pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
    Pasal 14
    (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
    Mahkamah Agung.
    (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
    Perwakilan Rakyat.
    Pasal 15
    Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan
    undang-undang.
    Pasal 17
    (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
    Pasal 20
    (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
    (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
    Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
    (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
    undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
    Rakyat masa itu.
    (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
    untuk menjadi undang-undang.
    Pasal 21
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.
    Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis
    Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    No comments

    Silakan berkomentar di anakciremai.com, Maaf Jika komentar anda berbau spam akan saya hapus.

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad

    7