SOAL PPKN SMA

SOAL PPKN SMA

1. Suatu jaringan-jaringan prosedur yang berhubungan satu sama lain yang menurut skema atau pola yang ulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha dalam urusan. Pernyataan tersebut di atas menurut pendapat ...

a. Prajudi
b. W.J.S. Purwodarmito
c. Sumantri
d. Bagir Manan
e. Wigyo Sumarto

2. Di dalam setiap sistem terkandung ciri-ciri umum, di bawah ini merupakan ciri-ciri yang dimaksud, kecuali ....

a. Cenderung kearah entropi
b. Hadir dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dihentikan
c. Mempunyai sub sistem
d. Mempunyai ekstra sistem
e. Semua benar

3. Pemerintah merupakan proses interksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dalam kelompok sasaran atar berbagai individu masyarakat. Pernyataan tersebut menurut...

a. Montesqieu
b. Rod Hague
c. Plato
d. Kooeman
e. Aristoteles

4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar parlemen atau presiden tidak bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali melanggar konstitusi UUD tergolong berat, merupakan ciri pemerintahan ..

a. Presidensial
b. Parlementer
c. Semi presidensial
d. Semi parlementer
e. Pemerintahan arti sempit

5. Pemerintah yang berdaulat sebagai gadungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan pemerintahan dalam arti ...

a. Pemerintahan dalam arti sempit
b. Pemerintahan dalam arti luas
c. Pemerintahan dalam republik
d. Pemerintahan monarki
e. Pemerintahan presidensial

6. Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer yaitu ...
a. Parlementer dan presidensial
b. Zaken kabinet dan national kabinet
c. Eksekutif dan legislatif
d. Semi presidensial dan parlementer
e. Cabinet govermment dan eksekutif goverment
7. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer yaitu
a. Prancis, Inggris, India
b. Yugoslavia, rumania, Cekoslavikia
c. Bulgaria, China, Kuba
d. Korea Utara, Vietnam, Jerman
e. Argentina, Bolivia, Chili
8. Demokrasi parlementer dipraktekkan di pemerintahan Jerman. Kepala pemerintahan Jerman disebut ...

a. Raja
b. Presiden
c. Bundes kanseler
d. Sultan
e. Dipertuan agung

9. Sistem pemerintahan presidensial negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, bahwa presiden tidak dapat dijatuhkan oleh ...

a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah Agung
d. Jaksa Agung
e. Rakyat

10. Sejak kembali kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959 hingga berakhirnya rezim Soeharto pada Mei 1998. praktek presidensial di Indonesia lebih menonjolkan ...

a. Kemakmuran rakyat
b. Perekonomian
c. Peran presiden secara berlebihan
d. Pembangunan fisik
e. Keadilan

11. Pada masa reformasi kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. MPR berdasarkan pasal 3 mempunya wewenang dan tugas ...
a. Menetapkan Undang-Undang Dasar
b. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
c. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
d. Mengangkat Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara
e. Menetapkan RAPBN
12. Pada masa reformasi setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintah negara Republik Indonesia menerapkan sistem ...

a. Monarki absolut
b. Monarki konstitusional
c. Republik absolut
d. Republik konstitusional
e. Presidensial

13. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang Udang Dasar 1945 pada pasal 31 menyebutkan ...
a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
b. Pemerintahan hak asasi manusia
c. Negara kesatuan tidak boleh dicabut
d. Anggaran pendidikan minimal 20%
e. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat
14. Dalam sistem presidensial. Rpesiden berlaku sebagai kepala negara sekalugus kepala

a. Daerah
b. Suku
c. Parlemen
d. Silayah
e. Pemerintahan

15. Sistem pemerintahan parlementer membedakan antara presiden/raja sebagai kepala senagara sedangkan perdana menteri sebagai ...

a. Kepala negara
b. Kepala pemerintah
c. Kepala pemerintahan
d. Kepala parlemen
e. Kepala daerah

16. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi, karena hampir semua unsur demokrasi ditemukan di dalamnya yaitu masa ...

a. Tahun 1945 – 1950
b. Tahun 1940 – 1959
c. Tahun 1959 – 1965
d. Tahun 1965 – 1997
e. Tahun 1966 - 1998

17. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia pada masa 1959 – 1965 adalah demokrasi ...

a. Konstitusional
b. Parlementer
c. Terpimpin
d. Pancalisa
e. Liberal

18. Menurut Prof. Miriam Budiarjo perkembangan demokrasi Indonesia, masa Republik II disebut ...

a. Masa demokrasi terpimpin
b. Masa demokrasi parlementer
c. Masa demokrasi presidensial
d. Masa demokrasi liberal
e. Masa demokrasi pancasila

19. Kegagalan pada masa demokrasi parlementer disebabkan adanya ...
a. Basis ekonomi yang tinggi
b. Presiden Soekarno bersedia menjaga proses politik
c. Terjamin stabilitas politik
d. Dominannya politik aliran
e. Dapat mensejahterakan rakyat
20. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut terulang dalam ..

a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
b. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945
c. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
d. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
e. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

21. DPR tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan pemetintah menyusun UU. Berarti DPR memiliki kekuasaan sebagai lembaga ...

a. Yudikatif
b. Eksekutif
c. Legislati
d. Federatif
e. Konstitutif

22. Dalam sistem pemerintahan presidensial menteri bertanggung jawab kepada ...

a. Parlemen
b. DPR
c. MPR
d. Presiden
e. Mahkamah Agung

23. Lembaga lembaga negara dalam sistem politik setelah amandemen UUD 1945 sebagai berikut, kecuali ...

a. MPR
b. DPR
c. Mahkamah konstitusi
d. Komisi yudisial
e. Mahkamah internasional

24. Pemerintahan semi presidensial menggabungkan sistem presidensial dengan parlementer. Sistem ini disebut dengan ...

a. Dualisme eksekutif
b. Dualisme yudikatif
c. Dualisme legislatif
d. Dualisme pemerintah
e. Dualisme pemetintahan

25. Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prrinsip sebagai berikut, kecuali ..

a. Profesionalisme
b. Akuntabilitas
c. Transparansi
d. Kolusi
e. Demokrasi

26. Pencantuman sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 terdapat di dalam ...
a. Pembukaan UUD 1945 alinea II
b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
c. Batang tubuh UUD 1945 pasal 4-15
d. Penjelasan UUD 1945
e. Peraturan peralihan pasal II UUD 1945
27. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah ..
a. Tumbuh suburnya praktek KKN
b. Ditinggalkannya pembangunan fisik
c. Para pejabatnya sangan profesional
d. Bahan kebutuhan pokok sulit didapat
e. Iklim usaha tidak didukung keamanan
28. Tujuh kunci pokok sistem pemerntahan negara RI diatur dalam ...

a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang tubuh UUD 1945
c. Penjelasan UUD 1945
d. Ketetapan MPR
e. Garis-Garis besar Haluan Negara

29. Kerjasama DPR dengan presiden dalam melaksananakan tugas antara lain ...
a. Menetapkan GBHN
b. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang
c. Membahas hasil pemeriksaan keuangan
d. Menetapkan susunan dan kebutuhan DPR
e. Menetapkan peratusan pemerintah
30. Yang berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang adalah ...

a. DPR
b. Presiden
c. Menteri
d. MPR
e. MA

31. Pelaksanakan ketatanegaraan RI dalam menjalankan UUD 1945 pada masa reformasi mengalami perubahan yaitu ...
a. Pemilihan presiden secara langsung
b. Rakyat diberi keleluasaan kebebasan demokrasi
c. Peran TNI dalam bidang sosial terbatas
d. Jumlah partai politik tidak terbatas
e. Calon presiden lebih dari satu orang
32. Menurut UUD 1945 amandemen, presiden sebelum memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan dari ..

a. MPR
b. DPR
c. MA
d. Jaksa agung
e. Kepolisian

33. Presiden dan wakil presiden dipilih pertama kalinya menutu aturan perlaihan pasal 3 UUD 1945 oleh ...

a. BPUPKI
b. PPKI
c. KNIP
d. Pemuka adat
e. Tokoh masyarakat

34. Asas pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan negara bertujuan supaya ..
a. Kekeuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu tangan
b. Pemerintah dapat bebas menjalankan kekuasaan
c. Lembaga negara laluasa bekerja sama
d. Presiden mudah membagi tugas kepada pembantunya
e. Keamanan negara lebih terjamin
35. Yang termasuk pemerintah, dalam lingkup negara Republik Indonesia dalam arti sempit adalah ..
a. Presiden, wakil presiden dan para menteri
b. MPR, DPA, DPR
c. MA, presiden dan wakil presiden
d. Panglima TNI, kepala kepolisiam, jaksa agung
e. Presiden, DPR, Mahkamah Agung
36. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD RIS adalah ...

a. Republik
b. Serkat
c. Monarki
d. Presidensial
e. parlementer

37. Pemegang kekuasaan legislatif menurut UUDS 1950 adalah ...

a. DPR
b. MPR
c. Presiden
d. MA
e. konstituante

38. Keanggotaan MPR menurut UUD 1945 sebelum diamandemen adalah ...

a. DPR dan MA
b. DPR, utusan daerah, utusan golongan
c. DPR dan Presiden
d. DPR, BPK, DPA
e. DPR, DPRD I, DPRD II

39. Keanggotaan DPR 2004 seperti aiatur dalam UUD 1945 amandemen adalah
a. DPR ditambah utusan daerah
b. DPR ditambah utusan golongan
c. DPR ditambah DPRD I dan DPRD II
d. DPR ditambah DPD
e. DPR ditambah militer
40. Negara berkembang pada umumnya menerapkan sistem pembagian kekuasaan, karena ....
a. Negara dianggap sebagai penjaga malam
b. Pemisahan kekuasaan sulit untuk dilaksanakan
c. Konsep trias politika tidak tercantum dalam UD
d. Pemerintah dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat
e. Tidak adanya check dan balance di negara berkemabang
41. Indonesia menganut teori Ketuhanan dapat dibuktikan dari ...
a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2
c. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3
d. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
e. Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945
42. MPR dapat mencabut dan memberhentikan kekuasaan presiden pada masa jabatannya, apabila presiden ...
a. Melanggar UUD 1945
b. Terlibat dalam partai politik
c. Mendapat mosi tidak percaya
d. Konflik dengan DPR
e. Tidak didukung DPR
43. Lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh kekuasaan lain adalah .

a. Presiden
b. DPA
c. Mahkamah Agung
d. BPK
e. DPR

44. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan oleh MPR melalui empat tahap yaitu mencakup..
a. 7 pasal, 24 pasal, 31 pasal, 19 pasal
b. 9 pasal, 25 pasal, 32 pasal, 13 pasal
c. 9 pasal, 24 pasal, 33 pasal, 12 pasal
d. 8 pasal, 25 pasal, 31 pasal, 12 pasal
e. 9 pasal, 26 pasal, 32 pasal, 13 pasal
45. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan jangan terpusat pada satu tangan, sehingga kekuasaan negara perlu dipisahkan ke dalam tiga fungsi, yakni ...
a. Parlementer, presidensial, ekstra parlementer
b. Kesatuan, serikat, commonwealth
c. Liberal, totaliter, demokrasi
d. Eksekutif, legislatif, yudikatif
e. Republik, monarki, despati




Share this article to: Facebook Twitter Google+
Posted by Anakciremai, Published at 10:27 AM 0 comments
Post a Comment

Google+ Followers