.

LATIHAN SOAL PANCASILA

LATIHAN SOAL PANCASILA

MATERI I
Test Formatif 1


Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat yang terdapat di bawah ini, dengan jalan membuat tanda silang (X) pada huruf kode (A, B, atau C ) jawaban tersebut!

1. Pancasila dasar Negara kita adalah:
A. Nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah dimiliki dan dilaksanakan sejak jaman nenek moyang sampai dewasa ini.
B. Nilai – nilai kehidupan yang di ciptakan oleh para pemimpin pergerakan bangsa sejak permulaan Abad XX.
C. Ciptaan Bung Karno Presiden I Republik Indonesia.

2. Mengenai Sila I untuk mendapatkan pengertian yang mantap, perlu di kembalikan kepada teori terjadinya dan pelaksanaan agama oleh manusia. Teori tersebut terdiri dari 2 ajaran yaitu:
A. Teori kebudayaan dan Teori Teisme.
B. Teori Kebudayaan dan Teori Wahyu.
C. Teori Wahyu dan Teori Teisme.

3. Sebagai warga Negara yang Pancasilais, kita menganut teori wahyu karena teori wahyu:
A. Lebih menarik.
B. Merupakan agama.
C. Konsisten dengan Sila I.

4. Jika Sila IV kita teliti dengan maka jelaslah bagi kita dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berNegara kita menganut:
A. Demokrasi Langsung.
B. Demokrasi perwakilan (tidak langsung).
C. Demokrasi langsung dan Demokrasi tidak langsung.

5. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai – nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai termasuk pengertian filsafat. Menilai berarti:
A. Menimbang yang merupakan kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan.
B. Menimbang untuk mencari perbandingan.
C. Menimbang guna sebagai suatu proses dari latihan berpikir.

6. Perkataan moral dari bahas latina Mos, artinya kesusilaan, tabiat dan kelakuan dalam bahasa Indonesia moral diterjemaahkan dengan:
A. Ajaran tentang baik atau buruk kelakuan berdasarkan kodrat manusia.
B. Ajaran yang menuntun orang pada kebaikan .
C. Ajaran keagamaan.

7. Suatu cabang filsafat yang menyelidiki masalah yang berhubungan dengan moral adalah filsafat moral yang disebut:
A. Logika.
B. Etika.
C. Estetika.

8. Norma Menuntun kita dalam berbuat, yang mempunyai sanksi kalau terjadi pelanggaran hingga mengharuskan kita berbuat sesuatu keharusan tersebut secara ringkas norma dapat di sebutkan:
A. Hasil pertimbangan tentang sesuatu yang di gunakan sebagai motivasi melakukan atau, tidak melakukan sesuatu.
B. Petunjuk tingkah laku yang harus di laksanakan dalam hidup sehari hari berdasarkan suatu alasan ( motivasi ) tertentu dengan disertai sanksi.
C. Ancaman / akibat yang akan di terima apabila norma di langgar.

9. Norma hukum lebih terjamin pelaksanaannya karena:
A. Lebih sempurna dan lebih sistematis disbanding dengan norma lainnya.
B. Mempunyai sanksi yang berat.
C. Sanksi norma hukum pelaksanaannya nyata dan segera ( didukung pemerintah )

10. Metode pendekatan untuk P4 dari tiga aspek utama (sejarah, hukum ketataNegaraan dan filsafat ) sangat penting terutama karena :
A. P4 adalah masalah yang berat.
B. Sehubungan alokasi waktu yang sangat terbatas bagi anda sebagai seorang mahasiswa yang mesti mempelajari bermacam ilmu untuk mendapatkan keahlian sesuai bidang studi masing – masing.
C. Pancasila hanya mempunyai tiga aspek saja.


MATERI I
Tes Formatif 2


1. Dasar Negara kita Pancasila dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta
A. Ia digali dari nilai – nilai kehidupan bangsa kita.
B. Pancasila adalah sublimasi paham Liberal dengan Sosialis.
C. Pancasila adalah hasil renungan dan buah pikiran Presiden I kita.

2. Pancasila juga merupakan kepribadian Bangsa. Yang di maksud dengan kepribadian bangsa adalah:
A. Persamaan suatau bangsa dengan bangsa lain.
B. Hal yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.
C. Keadaan alamiah suatu bangsa .

3. Pancasila juga di katakan sebagai perjanjian luhur dan tujuan yang hendak di capai hal itu di sebabkan 2 faktor
A. Kesepakatan Nasional terhadap P4 dan GBHN Repelita III .
B. Dukungan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru dan Pembangunan Nasional
C. Kesepakatan Nasional waktu meletakan dasar Negara tanggal 18 Agustus 1945 dan masyarakat yang hendak kita wujudkan.

4. Dalam pasang surut sejarah pertumbuhan bangsa kita terdapat usaha legal untuk mengganti dasar Negara Pancasila. Kegiatan / usaha tersebut terjadi dalam sidang – sidang
A. Dewan Konstituante.
B. Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP).
C. Majelis Permusyawarata Rakyat Sementara (MPRS).

5. Dalam Negara kita tidak boleh hidup paham atau Organisasi komunis. Sikap kita demikian berdasarkan:
A. PKI telah dua kali secara terang – terangan berkhianat dan berontak.
B. Faham komunis bertentangan dengan Pancasila, karena itu dalam Negara Pancasila tiada tempat bagi Komunisme.
C. Komunisme selalu bikin susah.

6. Melakukan pembangunan bangsa yang di lakukan secara bertahap dalam Repelita – repelita dewasa ini memerlukan pembaruan. Pembaharuan yang di maksud adalah:
A. Mengubah dan membuang semua yang lama.
B. Meniru dunia barat yang modern.
C. Usaha bangsa untuk mengembangkan kepribadianya sendiri dengan membuang yang buruk dan memperkuat yang baik serta mengadakan penyesuaian tuntutan dan kebudayaan masyarakat modern .

7. Dalam zaman kemajuan seperti sekarang, maka membangun masyarakat modern berarti harus membuka diri dalam usaha meletakan dasar – dasar masyarakat modern kita pun membutuhkan bantuan luar negeri menghadapi kenyataan demikian, sikap kita sebaiknya adalah:
A. Menerima semua bantuan luar negeri asal dapat meningkatkan pekonomian kita.
B. Menerima semua bantuan luar negeri asal dapat melancarkan pembangunan.
C. Menerima bantuan luar negeri asal bantuan itu tidak mengikat kita dalam arti luas.

8. Sehubungan penanaman nilai – nilai kepribadian bangsa, maka pergantian generasai yang segera akan terjadi ini harus ditangani dengan bijaksana dan sungguh – sungguh. Dikatakan demikian karena:
A. Mereka ( generasi yang baru ) tidak mengalami langsung perjuangan Kemerdekaan yang melahirkan Negara kita.
B. Masalah pemuda biasanya sensitive.
C. Biasanya pemuda sangat kritis.

9. Dimensi penting lainya yang mendorong perlunya P4:
A. Dalam perebutan pengaruh kita tidak ketinggalan
B. Untuk menghadapi perkembangan dunia yang cepat dan mendasar serta berpacunya pembangunan bangsa – bangsa termasuk persaingan idiologi dan perebutan pengaruh, kita perlu mengamalkan nilai – nilai Pancasila agar kita tidak goyah dan tetap berdiri tegak dengan kokoh dan kuat.
C. Agar kita mampu mengatur perkembangan dunia.

10. Di masa lampau bangsa kita telah memberi segala pengorbanan untuk mempertahankan Pancasila, dan di masa yang akan datang kita di panggil oleh sejarah untuk besatu padu mengamalkan Pancasila, jelaslah bahwa P4 yang akan menuntun tingkah laku sangat kita butuhkan dikatakan demikian karena:
A. Dalam mengamalkan Pancasila kita harus bergotong royong dan bahu – membahu.
B. Dalam mengamalkan Pancasila kita perlu memperhatikan keinginan dan aspirasi orang lain.
C. Dalam mengamalkan Pancasila semua kita perlu memiliki kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah yang akan menuntun kita semua.




MATERI I
Test Formatif 3


1. Seluruh lapisan masyarakat seluruh lapisan masyarakat, tokoh – tokoh dan pemuka masyarakat terutama dunia perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan di himbau dan diajak untuk memikirkan secara bersama – sama bagaimana cara yang tepat jelas dalam bahasa yang sederhana agar kita dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila yang di beri nama Eka Prasetia Pancakarsa. Apabla kita telah mufakatmengenai pedoman menghayati dan mengamalkan Pancasila nanti, seyogianya hal tersebut di kukuhkan bersama menjadi ketetapan MPR. Pendapat tersebut dikemukakan oleh:
A. Ketua DPR – MPR
B. Presiden
C. Ketua DPA
D. Menteri Penerangan

2. Bahan pertimbangan yang diajukan Presiden kepada MPR dalam rangka sidang Umum tahun 1978 yang terdiri dari GBHN dan P4 sebelum sidang MPR bahan tersebut telah diolah oleh:
A. Tim Sebelas
B. Dewan Pertahan Dan Keamanan Nasional
C. Badan Pekerja MPR
D. Senat Universitas Gajah Mada

3. Dengan adanya ketetapan MPR tentang P4 maka makin jelas pula jalan yang akan kita tempuh bersama untuk mewujudkan Pancasila dalam kehidupan nyata karena TAP MPR No. II tersebut merupakan:
A. Kesepakatan Nasional mengenai Pancasila
B. Kesepakatan Nasional mengenai GBHN
C. Kesepakatan Nasional mengenai garis perjuangan bangsa
D. Kesepakatan Nasional mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata

4. Dalam kehidupan terdapat beberapa pandangan pokok mengenai hubungan manusia dalam masyarakat, pandangan pencasila tentang hal ini adalah:
A. Hubungan yang selaras serasi dan seimbang
B. Kebebasan yang penuh pada individu
C. Mementingkan masyarakat
D. Terserah secara alamiah

5. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang baik manusia harus hidup bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat tersebut perlu di jaga keserasian hubungan antara manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri untuk itu perlu sikap / perbuatan
A. Tekad Yang bulat
B. Semangat perjuangan tinggi
C. Pengendalian diri
D. Menghargai pendapat orang lain
6. Ketetapan MPR No.II/1978 tersebut memberi pedoman dan menuntun sikap serta perbuatan seluruh rakyat dan badan, atau lembaga Negara / pemerintah yang dirinci atas 36 butir. Sebagai pedoman dan pegangan dalam tingkah laku maka 36 butir tersebut:
A. Bersifat mutlak
B. Boleh di tambah atau dikurangi
C. Penambahan / pengurangan harus diatur dengan peraturan pemerintah
D. Penambahan / pengurangan seenak kita masing - masing

7. Salah satu butir yang ditulis di bawah ini termasuk Sila I
A. Keputusan yang di ambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. Mengembangkan perbuatan – perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan
C. Saling mencintai sesama manusia
D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

8. Faktor kepemimpinan dalam pelaksanaan P4 menduduki tempat yang sangat strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia, karena itu pemimpin harus:
A. Memerintahkan rakyat untuk berbuat sesuai dengan niali – nilai Pancasila
B. Menertibkan dan menetapkan peraturan – peraturan pelaksanaan
C. Memberikan teladan dalam tindak – tanduk kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya yang mencerminkan norma Pancasila
D. Melaksanakan pengawasan dengan ketat

9. Pembinaan insan Pancasila perlu di usahakan. Usaha tersebut terutama menyangkut bidang:
A. Pendidikan
B. Peningkatan kemakmuran
C. Pertahanan keamanan
D. Gotong royong

10. Dalam upaya pendidikan untuk pelaksanaan P4 perlu diaktifkan:
A. Semua potensi masyarakat
B. Seluruh lembaga pendidikan formal
C. Lembaga pendidikan formal pemerintah
D. Perguruan tinggi negeri
MATERI II
Test Formatif 1


1. Apabila kita menyebutkan UUD 1945, maksudnya adalah:
A. Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi pasal – pasal (1 /37 ) di tambah aturan peralihan dan aturan tambahan
B. Batang Tubuh dan Penjelasan
C. Pembukaan Batang Tubuh dan penjelasan

2. Yang dimaksud dengan UUD dalam UUD 1945:
A. Hukum Dasar Tertulis
B. Hukum Dasar Tidak tertulis
C. Keduanya, yaitu Hukum Dasar Tertulis dan Hukum Dasar Tidak Tertulis

3. Konvesi yang merupakan aturan – aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengara Negara sifatnya:
A. Melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD
B. Tambah UUD untuk mengikuti jaman
C. Tambah UUD sesui selera penyelenggara Negara

4. Dalam penyelenggaraan Negara UUD 1945 kita yang singkat yang hanya mengatur pokok adalah menguntungkan bagi Negara kita yang masih harus berkembang yang masih akan terus hidup secara dinamis dan mengalami perubahan – perubahan hingga tidak akan ketinggalan jaman hal tersebut buka berarti bahwa UUD kita tidak lengkap dan mengabaikan kepastian hukum. Pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada penyelenggara aturan pokok itu dengan hukum dalam tingkat yang lebih rendah. Ini enguntngkan karena:
A. Adanya kebebasan penguasa yang besar
B. Lebih mudah membuat dan mengubahnya
C. Tidak perlu terpaut kepada dasar Negara

5. Penyelenggaraan Negara harus mengetahui Teks UUD 1945 dan juga harus menghayati semangat UUD 1945 sebab:
A. Pengetahuan penyelenggara akan cukup luas
B. Semangat penyelenggara Negara sangat penting dalam melaksanakan UUD 1945
C. Kalau tidak demikian penyelenggara tidak akan di patuhi

6. Penjelasan Otentik UUD 1945 seperti yang termuat dalam berita Republik Indonesia tahun II No.7,15 februari 1946 adalah menjelaskan:
A. Pembukaan
B. Batang Tubuh
C. Pembukaan dan Batang Tubuh

7. Pembukaan UUD 1945 yang terdidri dari 4 alinea itu masing – masing mengandung arti dan makna yang sangat dalam mempunyai nilai universal dan lestari, dikatakan universal karena:
A. Mengandung nilai – nilai yang dijungjung tinggi oleh bangsa beradab di permukaan bumi
B. Tidak dianut dan diselenggarakan di seluruh dunia
C. Negara – Negara modern telah menerapkanya

8. Aline pertama berbunyi :” bahwa sesungguhnya ke,merdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas bumi harus di hapuskan karena tidak sesuia dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dengan pernyataan itu saja bangsa Indonesia:
A. Bertekad untuk merdeka
B. Akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia
C. Bertekad untuk merdeka dan akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapus penjajah diatas dunia

9. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas:
A. Kerakyatan
B. Permusyawaratan / perwakilan
C. Kerakyatan dan Permusyawaratan / perwakilan

10. Pokok pikiran yang ke empat yang terkandung dalam UUD 1945 adalah Negara yang berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karena itu, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain – lain penyelenggara Negara untuk
A. Memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita – cita moral rakyat yang uhur
B. Memlihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
C. Memegang teguh cita – cita moral rakyat yang luhur



MATERI II
Test Formatif 2


1. Batang Tubuh UUD 1945 telah mengaturPemerintah Negara Republik Indonesia secara garis besar. Pengaturan tersebut dikenal sebagai:
A. Tujuh Kunci pokok Pemerintah RI
B. Sistem pemerintahan Demorasi Pancasila
C. Tata Negara Dan tata Praja Indonesia

2. Pemerintahan Republik Indonesia berdasar atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme artinya ialah
A. Cara pengendalian pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada Presiden yang telah diangkat
B. Cara pengendalian pemerintah dibahas oleh ketentuan – ketentuan Konstitusi dan hukum lainya produk konstitusi
C. Cara mengendalikan pemerintah harus sesuai dan mendapat persetujuan DPR sebagai badab politik yang mewakili rakyat

3. Dalam kedudukan sebagai penanggung jawab pemerintah Negara menteri Negara kuat karena
A. DPR tidak dapat menjatuhkan kabinet atau menteri , Menteri tidak tergantung pada DPR
B. Kedudukan menteri lebih tinggi dari DPR
C. Menteri Negara telah direstui oleh MPR

4. Dalam menyelenggarakan pemerintah Negara RI:
A. Terdapat Kerja sama diantara lembaga – lembaga ( tertinggi dan tinggi ) Negara
B. Masing – masing lembaga Negara berjalan sendiri – sendiri
C. Terdapat saling kontrol dan pengawasan

5. Pelaksanaan mekanisme kepemimpinan Nasional Lima Tahunan :
A. Menjurus pada pemerintah Totaliter
B. Hanya menguntungkan posisi pemerintah
C. Menjamin stabilitas pemerintah dan politik secar Demokrasi

6. Presiden sebagai penyelenggara Negara tertinggi di bawah MPR, menurut UUD 1945 harus mempertanggung jawabkan tugas kepada MPR:
A. Pada Permulaan tahun kerja sesuai dengan tahun anggaran Negara
B. Pada akhir masa jabatannya di depan sidang umum MPR
C. Setelah program – program pelita yang bersangkutan selesai / rampung seluruhnya dilaksanakan

7. Nasihat DPA yang di sampaikan kepada pemerintah adalah:
A. Secara Hukum mengikat
B. Secara moral mengikat
C. Tidak mengikat dalam bentuk apapun

8. Sesuai dengan tugas MA jabatan Ketua MA adalah
A. Jabatan Politis
B. Jabatan Teknis
C. Politis dan Teknis

9. Hasil pemeriksaan BPK tentang penggunaan keungan Negara diserahkan kepada:
A. DPR
B. Presiden
C. Mentri Keuangan

10. Karena semua kita yakin dan tiada ragu sedikitpun tentang kebenaran Pancasila dan penyelenggaraan Negara yang berdasar UUD 1945 dapat menjamin Stabilitas politik dan pemerintah hingga ada peluang melaksanakan pembangunan untuk mencapai cita – cita Nasional. Sehubungan hal tersebut kita bertekad mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara lestari. Dalam sejarah ketataNegaraan kita upaya melestarikan tersebut berupa:
A. Persyaratan dan sumpah pemuda
B. Pengangkatan sepertiga MPR dan TAP MPR tentang referendum
C. A dan B


MATERI II
Test Formatif 3


1. Dengan pelaksanaan UUD 1945 secara mantap ( Murni dan Konsekwen ) dapatlah diciptakan:
A. Stabilitas Politik
B. Stabilitas Pemerintah
C. Kemakmuran yang merata

2. UUD yang singkat adalah menguntungkan karena
A. Pemerintah mempunyai peluang yang cukup untuk beritindak sesuai dengan kepentingan kelompok yang memerintah
B. Dinamis dan mudah mengikuti kemajuan jaman
C. hanya mengatur hal – hal yang pokok – pokok saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada hukum yang rendah tingkatannya

3. Dalam sejarah ketataNegaraan kita telah berlaku 3 UUD, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. diantara ketiga UUD itu yang paling lemah adalah konstitusi RIS, karena Konstitusi RIS :
A. Tidak mamou menciptakan stabilitas politik
B. Tidak mampu melaksanakan pembangunan
C. Tidak memenuhi keinginan otomi yang luas

4. Dengan UUDS 1950 stabilitas Nasional tiada terwujud, kabinet jatuh bangun Labilitas itu terutama disebabkan
A. Oleh pembawaan dan watak pemimpin kita pada waktu itu
B. Pengaruh paham liberal yang masih terasa dalam UUDS 1950
C. Belum memadainya kesadaran ber- Pancasila pada waktu itu

5. Sehubungan dengan Uud 1945 sangat terasa manfaatnya bagi kehidupan kita bermasyarakat dan berNegara, terutama jika dibandingkan dengan 2 UUD lainya ( Konstituai Ris dan UUDS 1950 ) maka UUD 1945 wajib kita
A. Amankan
B. Permasalahkan
C. lestraikan
6. Pengangkatan 1/3 jumlah Anggota MPR dari ABRI dapat dilihat dari dua sudut : (1) Upaya pengamanan / pelestarian UUD 1945 dan (2). Punya dasar hyang cukup kuat. Sebagai pengamanan / pelestarian UUD 1945, didapat kesepakatan Nasional ( konsesus Nasional) tentang pengangkatan 1/3 anggota MPR dari ABRI tetapi di belakang hal ini kembali di persoalkan. Keadaan tersebut di tanggapi Bapak Presiden sebagai berikut:
A. Upaya Pengamanan / pelestarian Pancasila dan UUD 1945 harus dilakukan karena menyangkut hal yang sangat prinsipil
B. Diserahkan kepada DPR sebagai inti MPR
C. Mekanisme pengamanan konstitusional yang baru pelu di adakan menggantikan pengangkatan 1/3 jumlah anggota MPR dari ABRI

7. Pengamanan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi kewajiban kita semua Usaha – usaha konstitusi untuk itu tetap ditempuh yaitu:
A. Pengangkatan 1/3 anggota MPR dan Abri
B. Sumpah jabatan anggota MPR
C. Referendum

8. Referendum sebagai upaya pengamanan dan pelestarian UUD 1945 tersebut di tetapkan oleh MPRdalam sidang umumnya :
A. Yang terakhir
B. Tahun 1987
C. Tahun 1983

9. Terhadap referendum ini timbul bebrapa pendapat apakah referendum yang tidak di sebut dalam UUD iti tidak bersifat inkonstitusional jawabanya tidak karena:
A. tidak semua hal yang tidak di sebut dalam UUD adalah inkonstitusional, seperti halnya pemilu dan partai politik tidak disebut dalam UUD, namun kita sepakat bahwa adanya parpol dan dilaksanakanya pemilu adalah dalam rangka pelaksanaan Demokrasi referendum dapat dibandingkan dengan hal tersebut
B. Referendum adalah pemungutan suara rakyat untuk menentukan pendapat tentang haknya sebagai rakyat
C. Tiap tindakan MPR harus dimintai persetujuan rakyat melalui Referendum

10. Dihubungkan dengan pasal 37 UUD 1945; maka referendum adalah:
A. Substitusi dari pasal 37
B. Mekanisme pelaksanaan pasal 37
C. Tidak bertentangan dengan pasal 37






















MATERI III
Test Formatif 1

1. Biasanya masalah pembagian kekuasaan dalam Negara selalu di hubungkan dengan ajaran Trias Politica yang merupakan penangkal atas terpusatnya kekuasaan Negara dalam satu tangan.ajaran ria politica tersebut dikemukakan oleh
A. Mostesquieu
B. Van Vollenhoven
C. Supomo

2. Pemusatan kekuasaan Negara dalam satu tangan / badan bertentangan dengan Demokrasi, Karen biasanya dapat menimbulkan:
A. Liberalisme
B. Absolutisme
C. Idealisme

3. Demokrasi Pancasila tidak menganut pemisahan kekuasaan menurut ajaran trias politica namun untuk penyelenggaraan Negara diadakanlah lembaga – lembaga Negara dengan fungsi dan wewenang masing – masing dikatakan emikian karena Demokrasi Pancasila menganut ajaran:
A. Demokrasi liberal
B. Demokrasi Totaliter
C. Integralistik

4. Jika diteliti UUD 1945 ternyata di samping fungsi – fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif dalam Negara kita terdapat pula fungsi – fungsi lainnya seperti:
A. Perencanaan
B. Pertimbangan dan pengawasan
C. Hubungan InterNasional

5. MPR lembaga tertinggi Negara merupakan penjelmaan serta pencerminan seluruh rakyat Indonesia. MPR adalah pemegang kekuasaan Negara tertinggi karena menurut sistem Demokrasi tidak langsung ini adalah:
A. Pelaksanaan dari kedaulatan rakyat
B. Pemilik atau yang mempunyai kedaulatan
C. Badan keNegaraan yang mempunya kekuasaan mutlak

6. Presiden adalah mandataris MPR, Mandataris dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sehubungan dengan hal tersebut Presiden adalah:
A. Kordinator lembaga – lembaga Tinggi Negara lainya
B. Penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR
C. Pengawas dan penilai pemerintah

7. DPR dikatakan suatu badan Legislatif karena tugasnya
A. Mengawasi kebijaksanaan pemerintah sehari – hari
B. Menetapkan Undang – undang
C. Mewakili dan membela serta memperjuangkan kepentingan rakyat

8. Sebagai Badan penasihat DPA berkewajiban:
A. Memberi jawaban atas pertanyaan Presiden di samping berhak mengajukan usul kepad pemerintah
B. Memberi jawaban atas pertanyaan BPK dan Mahkamah Agung
C. Memberi nasihat kepad menteri Negara

9. Tugas untuk menetapkan UUD dan GBHN serta Memilih dan mengangkat Presiden ( dan wakil Presiden) adalah tugas – tugas yang sangat berpengaruh pada penyelenggaraan Negara kita tugas – tugas tersebut yang oleh UUD 1945 di bebankan dan menjadi tanggung jawab:
A. Presiden
B. DPR
C. MPR

10. Dalam keadaan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang dengan ketentuan harus dapat persetujuan DPR dalam sidang DPR berikutnya jika persetujuan itu tidak didapatkan dalam sidang berikutnya, maka peraturan pemerintah pengganti Undang – undang tersebut harus di cabut kembali oleh Presiden wewenang Presiden tersebut diadakan untuk
A. Kelancaran penyelenggaraan Negara yang dapat terhambat oleh suatu proses tata kerja
B. Menyempurnakan wewenang Presiden sebagai mandataris MPR
C. Ujian bagi DPR

MATERI III
Test Formatif 2


1. Pembentukan Negara kita melalui prosedur yang Demokrasi, artinya pembentukan tersebut:
A. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat
B. Secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan
C. Direstui oleh pemerintah yang sedang berkuasa

2. Tidak semua lembaga Negara kita di bentuk melalui pemilu yang pembentukanya melalui pemilu adalah:
A. Mahkamah Agung
B. DPR
C. BPK

3. Anggota DPR juga adalah anggota salah satu lembaga Negara lain Yaitu merangkap dengan keanggotaan:
A. DPA
B. BPK
C. MPR

4. Pembentukan DPA dilakukan oleh Presiden setelah mengadakan konsultasi dan mendengarkan pendapat:
A. MPR
B. DPR
C. DPA

5. Persyaratan keanggotaan BPK hendaknya orang yang mempuinyai keahlianatau pengalaman yang luas dalam bidang keuangan dan tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh dengan latar belakang tersebut di harapkan anggota BPK mempunyai cukup keberanian melaksanakan tugasnya hal yang terakhir sangat penting sehubungan yang akan di periksanya adalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan Negara oleh:
A. Pemerintah
B. DPR
C. DPA

6. Dalam praktek penyelenggaraan Negara ada beberapa tugas yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung diantara tugas – tugas tersebut tugas utama Mahkamah Agung Adalah di bidang
A. Penasihat
B. PerUndang – Undang
C. Kehakiman

7. Keanggotaan MA menghendaki suatu persyaratan keahlian di samping persyaratan lainnya yang di maksud adalah keahlian dalam bidang
A. Hukum
B. Politik
C. Keuangan
8. Tugas menteri – menteri Negara adalah :
A. Memimpin bidang pemerintahan yang di tugaskan oleh MPR
B. Membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah
C. Mewujudkan cita – cita Nasional atas tanggung jawab sendiri

9. Dalam penyelenggaraan Negara terdapat kerja sama dalam bentuk partner ship antara lembaga Negara. Diantara Presiden dan DPR pun terdapat kerja sama yang demikian yaitu dalam:
A. Memberi grasi
B. Mengangkat duta dan konsul
C. Membentuk UU

10. Fungsi BPK adalah memriksa pertanggung jawaban penggunaan keuangan Negara oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, terdapat kerja sama yang erat antara BPK dengan
A. DPR
B. Mahkamah Agung
C. MPR

MATERI III
Test Formatif 3


Tulislah huruf B atau S di lembar jawaban pada buku kerja anda jika jika pernyataan berikut ini benar atau salah


1. B – S Dalam kehidupan berNegara orang teikat atau tertentu posisinya ada hak dan ada pula kewajibannya. Kehidupan berNegara menimbulkan hak dan kewajiban
2. B – S Hak – hak asasi manusia yaitu hak yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa tidak boleh dikurangi atau ditiadakan
3. B – S Untuk dapat mewujudkan dan menjamin hak – hak warga Negara, tentu Negara harus berada dalam keadaam mampu adan pelaksanaannya persoalan mampu atau tiadaknya Negara,adalah urusan Negara itu sendiri bagi warga Negara sebagai pemilik hak asasi tidak wajib untuk menunjang Negara
4. B – S Antara Hak dan kewajiban warga Negara terdapat hubungan ketergantungan dapat tidaknya atau mampu tidaknya negaa mewujudkan dan menjamin hak warganya sangat berhubungan dan ergantung bagaimana peran serta warganya menunaikan kewajiban – kewajiban
5. B – S Dalam masyarakat sederhana yang penduduknya relatif sedikit dan hidup dalam susana kekeluargaan maslah hak asasi biasanya tidak di persoalkan
6. B – S Hak asasi manusia berasal dari barat hal ini dapat di buktikan dengan adanya magna charta, Droit de’l homme et du citoyen, universal declaration of human right dan lain – lain
7. B – S Yang di maksud dengan kewajiban asasi adalah kewajiban tiap pribadi untuk berbuat agar eksistensi Negara / masyarakat dapat dipertahankan dan Negara / masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan dan menjamin hak asasi warganya
8. B – S Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah di sebut personal right
9. B – S Dalam Negara liberal terdapat kebebasan individu tanpa batas segala sesuatunya acuanya adalah kepentingan individu. Demikian pula dalam Negara totaliter
10. B – S Dalam Negara kita yang berdasarkan Pancasila ini antara hak dan kewajiban terhadap hubungan timbal balik yang seimbang

MATERI III
Test Formatif 4


1. UUD 1945 memuat hak – hak asasi manusia / waga Negara hal itu dapat kita temui dalam
A. Pembukaan
B. Batang Tubuh
C. Aturan Peralihan

2. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka , bersatu, berdaulat adil dan makmur. Demikian di cantumkan dalam alinea II alinea ini mengungkapkan hak asasi:
A. Dalam kebudayaan berupa keadilan
B. Dalam bidang ekonomi berupa kemakmuran
C. Dalam bidang sosial berupa keadilan

3. Salah satu tuuan Nasional kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bersangkut paut dengan pengakuan hak asasi dalam bidang:
A. Pertahanan
B. Keamanan
C. Persamaan

4. Kemerdekaan ceserikat dan berkumpul yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 memberi kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk berOrganisasi kegiatan Organisasi termasuk dalam hak asasi. Kegiatan Organisasi tersebut dapat dilakukan:
A. Dengan enuh kebebasan tanpa batas
B. Ada kegunaannya dan ada dasar hukumnya
C. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab

5. Kemerdekaan iap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah
A. Hak asasi manusia yang sangat mmendasar
B. Hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah –Nya sebagai manusia
C. Hak warga Negara sebagai kebijaksanaan penguasa

6. Dalam bidang perekonmian pasal 33 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut
A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan
B. Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai leh Negara
C. Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh Negara

7. Hak hidup manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa mutak harus di tegakan, karena ini adalah hak asasi
A. Terpokok
B. Berguna bagi manusia
C. Kodrati manusia

8. UUD 1945 dalam hubungan hak – hak asasi manusia ini lebih lanjut karena ia memuat:
A. Hak – hak asasi manusia
B. Kewajban asasi manusia
C. Kodrat manusia

9. Kita memandang manusia dalam tiga posisi yaitu
A. Sebagai warga Negara
B. Makluk Tuhan
C. Pemimpin masyarakat

10. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 adalah
A. Dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban
B. Bebas mutlak tanpa batas
C. Secara bertanggung jawab

MATERI IV
Test Formatif 1


1. Hubungan antara GBHN dan UUD 1945 di tentukan oleh
A. Pasal 1 ayat 1 dan 2
B. Pasal 3 dan pasal 4
C. Pasl 1 ayat 2, pasal 3, dan Pembukaan UUD 1945
D. Pasal 5 ayat 1 dan 2

2. Dalam kehidupan berNegara GBHN merupakan
A. Landasan falsafah berNegara
B. Landasan politik / kebijaksanaan Negara
C. Landsan hukum berNegara
D. Landsan struktural berNegara

3. Pada hakikatnya yang menentukan GBHN adalah
A. Rakyat melalui MPR
B. DPR bersama Pemerintah
C. Bappenas
D. Kabinet pembangunan

4. Maksud GBHN tidak lain adalah
A. Untuk memberikan sarana pembangunan naional
B. Merupakan sarana dari pembangunan Nasional
C. Untuk memberikan arah dari pedoman bagi perjuangan bangsa Indonesia yang sedang membangun
D. Memberikan rangkaian pelita

5. Tujuan ditetapkannya GBHN adalah
A. Masyarkat adil makmur
B. Mewujudkan keadaan yang di inginkan dalam watu limatahun berikutnya dan dam jangka penjang guna mencapai cita – cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945
C. Pertumbuhna ekonomi yang sangat tinggi
D. Stabilitas Nasional yang mantap

6. GBHN dalam pelita IV dituangkan dalam ketetapan MPR
A. TAP MPR No. IV / MPR 1971
B. TAP MPR No. IV / MPR 1973
C. TAP MPR No. IV / MPR 1978
D. TAP MPR No. II / MPR 1983

7. Hakikat GBHN sebagai alat dan cara melaksanakan pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Nasional, tidak boleh bertentangan dengan:
A. Undang – Undang dasar
B. Undang – Undang
C. Pancasila dan UUD 1945
D. Peraturan pemerintah

8. Hakikat GBHN sebagai sarana Ampera adlah berkaitan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam
A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945
B. Garis – Garis Besar Haluan Negara
C. Batang Tubuh UUD 1945
D. Rencana pembangunan lima tahun

9. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 UUD 1945 merupakan
A. Landasan ideal dari GBHN
B. Landasan Struktural GBHN
C. Landasan knstitusional GBHN
D. Landasan opersional GBHN

10. Sarana GBHN sebagai pola umum Pembangunan Nasional adalah
A. Ideologi dan politik
B. Ipoleksosbud Hankamnas
C. Sosial ekonomi
D. Sosial, ekonomi,dan kebudayaan


MATERI IV
Test Formatif 2


Petunjuk: tulislah B jika pertanyaan di bawah ini benar, atau S jika pertanyaan salah

1. B – S Hakikat “ Tujuan Nasional” adalah sama dengan “tujuam pembangunan”
2. B – S Bahwa hakikat manusia adalah untuk pembangunan, bukan sebaliknya pembangnan untuk manusia
3. B – S Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tujuan akhir (‘ultimate goal’)dari pertuangan Nasional bangsa Indonesia
4. B – S Kebahagiaan hidup manusia akan tercapai bila manusia mampu mencitakan suasana yang serasi, selaras dan seimbang dalam segala aspek kehidupan
5. B – S Jika pembangunan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan asas pemerataan yang nyata maka akan tercapai stabilitas Nasional yang mantap
6. B – S Masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang setiap anggotanya terdapat kesamaan dalam kemakmuran karena keadilan adalah sama dengan persamaan
7. B – S Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan terletak pada watak corak, mentalitas dan kepribadian manusia pelaksnaannya ( filsafat administrasi)
8. B – S Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang berkecukupan sandang pangan dan papan ( perumahan)
9. B – S Pembangunan akanmmenghasilkan masyarakat yang maju dan mern seperti masyarakat bangsa eropa dan amerika
10. B – S Pembangunan Nasional yang mempunyai sasaran pad segala bidang kehidupan pada hakikatnya bertujuan menghasikan manusia – manusia yang Pancasilais


MATERI IV
Test Formatif 3


1. Sasaran atas manfaat dari pembangunan Nasional adalah:
A. Memberi manfaat pada kehidupan materi
B. Memberi manfaat pada kehidupan kerohanian
C. Memberi manfaat kepada kemanusiaan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan pribadi warga Negara
D. Memberi manfaat bagi golongan ekonomi kuat

2. Stabilitas Nasional akan tercapai bila
A. Tecapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
B. Naiknya pendapatan Nasional yang tinggi
C. Tercapainya penanaman modal yang kuat
D. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sertai pelaksanaan asas pemerataan yang nyata

3. Sasaran terakhir pembangunan jangka panjang adalah
A. pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia
B. Pembangunan bidang ekonomi yang kuat
C. Stabilitas politik keNegaraan yang mantap
D. Pertahanan dan keamanan yang tangguh

4. Penegertian konsep “pendapatan Nasional” dalam ekonomi adalah
A. Naiknya pendapatan tiap warga Negara
B. Jumlah seluruh pendapatandi bagi jumlah seluruh penduduk
C. Jumlah seluruh pendapatan dari semua sektor
D. Semua pendapatan yang di peroleh Bumi Putera

5. Titik berat repelita ketiga adalah
A. Peratanian dan industri yang mendukung pertanian
B. Pertanian. Swasembada pangan dan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
C. Pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
D. Pertania, swasembada pangan dan industri mesin – mesin berat dan ringan

6. Pola dasar pembanguan Nasional mengandung pengertian :
A. Meletakan modal pembangunan yang besar dan kuat
B. Meletakan nilai – nilai dasar dalam pembangunan
C. Meletakan tujuh asas pembangunan
D. Meletakan nilai – nilai dasar, tujuan pembangunan hakikat pembangunan dan tujuh asas pembangunan

7. Tujuan setiap tahap pembangunan adalah
A. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan rakyat
B. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
C. Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
D. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan rakyat dan meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya

8. Sasaran pembangunan jangka panjang adalah:
A. Meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan rakyat
B. Terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
C. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
D. Pembanguan seluruh masyarakat Indonesia

9. Pelaksanaan pembangunan Nasional harus berjalan bersama dengan :
A. Stabilitas bidang politik
B. Stabilitas Nasional
C. Stabilitas ekonomi
D. Stabilitas hukum

10. Pengambilan dan penggunaan sumber alam harus dilakukan secara rasional agar tidak mengakibatkan
A. Kerusakan lingkungan alam
B. Kerusakan lingkungan sosial
C. Kerusakan lingkungan alam dan sosial
D. Kerusakan lingkungan alam, sosial dan kepentingan generasi mendatang

MATERI IV
Test Formatif 4

1. Yang tertulis di bawah ini adalah modal dasar pembangunan Nasional kecuali:
A. Kemerdekaan dan kedaulatan, kedudukan geografis dan dan sumber kekayaan alam
B. Jumlah penduduk modal rohani dan mental dan modal budaya
C. Faktor klimatologi, flora dan fauna
D. Potensi efektif bangsa angkatan bersenjata RI

2. Yang termasuk “faktor dominan” adalah seperti berikut:
A. Faktor Demografi, sosial budaya geografi hidrografi, geologi dan topografi
B. Sumber – sumber kekayaan alam dan jumlah penduduk
C. Faktor klimatologi flora dan fauna
D. Faktor kemungkinan pengembangan

3. Yang tertulis di bawah ini adalah tercakup dalam wawasan nusantara, kecuali
A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik sosial dan budaya
B. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ketahanan Nasional
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
D. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan kesatuan pertahanan dan keamanan

4. Tujuan setiap tahap pembangunan adalah seperti berikut, Kecuali:
A. Untuk meningkatkan taraf hidup
B. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
C. Melakukan landasan yang kuat untuk untuk tahap pembangunan berikutnya
D. Meningkatkan ketahanan Nasional

5. Prioritas dalam pelita ke IV adalah dalam hal – hal seperti berikut, Kecuail:
A. Pembangunan bidang ekonomi
B. Titik berat pada sektor pertanian dengan swasembada pangan
C. Peningkatan pada sektor perdagangan
D. Peningkatan industri mesin untuk industri berat dan untuk industri ringan

6. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi mak ditingkatkan pula pembangunan pada bidang, Kecuali
A. Bidang pelayanan Nasional
B. Bidang politik
C. Bidang Budaya
D. Pertahanan dan keamanan

7. Kebijaksanaan pembangunan berlandaskan Trilogi Pembangunan sepertitersebut dibawah ini, Kecuali
A. Pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
B. Peningkatan industri berat dan industri ringan
C. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
D. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis

8. Tujuan pembangunan bidang transmigrasi adalah seperti berikut, Kecuali:
A. Pemerataan kepadatan penduduk seluruh wilayah Indonesia
B. Pemerataan keadilan sosial
C. Peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja
D. Eningkatan petahanan Nasional dan kesatuan bangsa

9. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan seperti berikut, Kecuali:
A. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan
B. Memperinggi budi pekerti memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air
C. Menumbuhkan manusia – manusia pembanguna yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama – sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa
D. Meningkatkan kesadaran politik

10. Menurut penjelasan UUD 1945, pasal 33 tercantu dasr Demokrasi ekonomi sebagai berikut:
A. Produksi di kerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota - anggota masyarakat
B. Kemakmuran masyarakat diutamakan , bukan bukan kemakmuran orang seorang
C. Ekonomi Pancasila dilaksanakan dengan nyata
D. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adlah koperasi

MATERI V
Test Formatif 1

1. Yang menjadi landasan idiil dan konstitusional pembangunan politik adalah:
A. Pancasila dan UUD 1945
B. TAP MPR No. III / MPR/1983
C. TAP MPR No. I/MPR/1983
D. GBHN

2. Yang menjadi landasan struktural dan yuridis operasional pembangunan bidang politik adalah:
A. Pancasila dan UUD 1945
B. TAP MPR No. II / MPR/1983 dan lima Undang – undang pembangunan bidang politik
C. TAP MPR No. I/MPR/1983
D. TAP MPR No. III/MPR/1983

3. Yang menjadi landasan yuridis operasional pembangunan bidang politik khusus tentang pemilihan umum adalah:
A. Undang – undang No.3 Tahun 1985
B. Undang – undang No.5 Tahun 1985
C. Undang – undang No.1 Tahun 1985
D. Undang – undang No.8 Tahun 1985

4. Yang menjadi tujuan pokok pembangunan bidang politik adalah:
A. Stabilitas bidang politik
B. Stabilitas Nasional
C. Stabilitas Nasional sebagai syarat keberhasilan pembangunan Nasional
D. A,B dan C

5. Hakikat pembangunan bidang politik adalah pengamalan dari:
A. Demokrasi Pancasila
B. Pancasila Dan UUD 1945
C. GBHN
D. Undang – undang dasar 1945

6. Pembangunan bidang politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari:
A. Pembangunan bidang politik
B. Pembangunan bidang ekonomi
C. Pembangunan Nasional
D. Pembangunan bidang ketahanan Nasional

7. Undang – undang No 8 tahun 1985 merupakan landasan yuridis pembangunan bidang politik khusus tentang:
A. Pemilihan Umum
B. Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD
C. Organisasi Kemasyarakatan
D. Partai politik dan Golongan Karya

8. Undang – undang No 5 tahun 1985 merupakan landasan yuridis pembangunan bidang politik khusus tentang:
A. Pemilihan umum
B. Referendum
C. Organisasi Kemasyarakatan
D. Partai politik dan Golongan Karya

9. Landasan Struktural UU NO.1/1985, UU No. 2/ 985, UU No. 5/ 1985 adlah
A. TAP MPR No. III/ MPR/1983
B. TAP MPR No. I/ MPR/1983
C. TAP MPR No. IV/ MPR/1983
D. A, B dan C
10. Hakikat Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi
A. Bidang politik
B. Bidang ekonomi
C. Bidang sosial dan kebudayaan
D. Yang berdasarkan niai – nilai yang tekandung dalam Pancasila Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

11. Pada khusunya pemilihan umum merupakan realitas dari:
A. Pancasila
B. Demokrasi Pancasila
C. Kedaulatan rakyat ( kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan)
D. Demokrasi politik

12. Asas langsung, Umum, bebas dan Rahasia pada hakikatnya merupakan:
A. Asas Pancasila dan UUD 1945
B. Asas politik bebas aktif
C. Asas pemilihan umum dalam pelakanaan Demokrasi Pancasila
D. Asas tunggal Pancasila

13. Inti dari pengertian “ perwakilan berimbang” adalah:
A. Perwakilan yang berdasarkan kriteria teritorial
B. Perwakilan yang berdasarkan kriteria teritorial dan jumlah penduduk
C. Perwakilan yang berdasarkan keseimbangan antara DPR dan dan DPRD
D. Perwakilan yang berdasarkan keseimbangan antara jumlah penduduk jawa dan penduduk luar jawa

14. Alasan yang memberikan dasar pada pengangkatan keanggotaan DPR bagi Golongan Karya ABRI adalah
A. Demi mempertahankan Pancasila
B. Demi stabilitas politik dan stabilitas Nasional
C. Karena anggota ABRI tidak ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
D. Karena A, B, dan C

15. Tujuan di selenggarakanya pemiliha umum pada hakikatnya adalah:
A. Untuk memilih wakil – wakil rakyat yang duduk dalam MPR DPR dan DPRD
B. Untuk menyusun Negara baru dengan filsafat baru
C. Untuk memilih wakil – wakil rakyat yang mampu membawa aspirasi dan hati nurani rakyat
D. Untuk mengisi lembaga legislatif sebagai unsur kelengkapan Negara

16. Dasar hukum penyusunan Undang – undang No.1 ahu 1985 adalah:
A. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945
B. TAP MPR RI No. III/MPR/1983 tentang pemilihan umum
C. UU No. 15 /1959 yang telah diperbaiki dengan UU No. 4 /1975 dan UU No.2/1980
D. Berdasar atas A, B, dan C

17. Demi kelestaraian dan pengamalan Pancasila, maka parpol dan golkar harus merupakan kekuatan sosial politik yang:
A. Mengakui asas tunggal Pancasila
B. Mencantumkan asas tunggal Pancasila dalam anggaran dasarnya
C. Mengamalkan asas tunggal Pancasila dalam pembangunan Nasional
D. Melaksanakan A,B,dan C

18. Pemilihan umum diselenggarakan tiap 5 tahun sekali melalui pemungitan suara yang dilaksanakan serentak dalam satu hari adalah untuk memilih
A. Anggota MPR
B. Anggota MPR dan DPR
C. Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II
D. Anggota DPRD I dan DPRD II
19. Bila pelaksanaan pemungutan suara di suatu daerah pemilihan tidak dapat dilaksanakan karena gangguan keamanan atau terjadi bencana alam atau telah dilaksanakan tetapi terjadi kekliruan atau kesalahan maka pemungutan suara itu:
A. Dianggap atal secara keseluruhan
B. Dianggap tidak sah
C. Dapat diadakan pemungutan suara lanjutan / susulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
D. Dapat diadakan pemungutan suara lanjutan / susulan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

20. Bagi Organisasi peserta pemilihan umum dalam kampanye pemilihan umum dilarang mempersoalkan
A. Pancasila dan UUD 1945
B. Program pembangunan sebagai pengamalan Pancasila
C. Kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
D. Asas Demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 UUD 194

MATERI V
Test Formatif 2

1. Jumlah anggota majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan denga jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah ketentuan ini diatur dalam
A. Pasal 4 TAP MPR No. III /MPR/1983
B. Pasal 5 TAP MPR No. III /MPR/1983
C. Pasal 6 TAP MPR No. III /MPR/1983
D. Pasal 7 TAP MPR No. III /MPR/1983

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tambah dengan utusan utusan daerah dan golongan – golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang – Undang pernyataan ini diatur dalam:
A. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
B. Pasal 2 ayat (1 UUD 1945
C. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

3. Anggota Mejelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tambah dengan anggta utusan daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I, anggota Utusan kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, dan Golongan Karya ,ABRI yang ditetapkan berdasrkan imbangan susunan anggota DPR serta utusan golongan – golongan sebagimana di maksud dalam UUD 1945 pernyataan ini datur dalam :
A. Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/1983
B. Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/1983
C. Pasal 5 TAP MPR No. III/MPR/1983
D. Pasal 6 TAP MPR No. III/MPR/1983

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekwen pernyataan ini diatur dalam
A. Pasal 1 TAP MPR No. IV/MPR/1983
B. Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983
C. Pasal 3 TAP MPR No. IV/MPR/1983
D. Pasal 4 TAP MPR No. IV/MPR/1983

5. Dengan ditetapkannya tentang referendumini maka ketentuan Undang – Undang mengenai pengangkatan 1/3 anggota majelis di tinjau kembali, ketentuan ini diatur dalam:
A. Pasal 1 TAP MPR No. IV/MPR/1983
B. Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983
C. Pasal 3 TAP MPR No. IV/MPR/1983
D. Pasal 4 TAP MPR No. IV/MPR/1983

6. Anggota tambahan MPR yang disebut Utusan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a, UU No. 2 Tahun 1985, ditetapkan dengan cara
A. Melalui Pemilihan Umum
B. Di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
C. Ditetapkan oleh Presiden atas usul Organisasi golongan – golongan
D. Diangkat dengan ketetapan Presiden atas usul panglima ABRI

7. Anggota tambahan MPR yang disebut Utusan golongan - golongan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, UU No. 2 Tahun 1985, ditetapkan dengan cara
A. Melalui Pemilihan Umum
B. Di pilih oleh DPRD tingkat I
C. Ditetapkan oleh Presiden atas usul Organisasi golongan – golongan
D. Diangkat dengan ketetapan Presiden atas usul panglima ABRI

8. Syarat untuk menjadi anggota MPR adalah seperti tersebut dibawh ini Kecuali:
A. Sudah berumur 21 tahun dan bertaqwa kepada Tuhan YME
B. Dapat menulis huruf latin, mampu berbahasa Indonesia dengan baik paling rendah pendidikan SLTP/sederajat, berpengalaman dibidang Kemasyarakatan dan keNegaraan
C. Warga Indonesia asli yang beragama islam
D. Tidak menderita sakit jiwa / atau nyata – nyata tidak terganggu ingatan/jiwanya

9. Lanjutan syarat – syarat untuk menjadi anggota MPR adalah seperti tersebut di bawah ini kecuali:
A. Setia pada Pancasila dan UUD 1945, Proklamasi 17 agustus 1945 dan mengemban Ampera
B. Bukan bekas anggota PKI dan Organisasi masanya, tidak terlibat G30S/PKI dan Organisasi terlarang yang lain
C. Tidak sedang di cabut hak piihnya dan tidak sedang menjalani pidana penjara
D. Harus menjadi anggota parpol atau Golongan Karya

10. Hal – hal yang menyebabkan anggota MPR berhenti antar waktu adlah seperti tersebut di bawah ini kecuali:
A. Meninggal Dunia
B. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua MPR
C. Bertempat tinggal di lar wilayah RI
D. Berhenti sebagai anggota DPR
E. Bertempat tinggal di luar wilayah DKI

11. Lanjutan mengenai hal –hal yang menyebakan anggota MPR berhenti antar waktu adalah seperti tersebut di bawah ini, Kecuali:
A. Tidak lagi memenuhi syarat – syarat seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) UUNO.2 tahun 1985
B. Ditahan oleh polisi karena dituduh melakukan tindak pidana
C. Dinyatakan dengan keputusan MPR karena melanggar janji / sumpah sebagai anggota MPR
D. Diganti menurut pasal 43 No.2/1985
E. Melanggar larangan perangkapan jabatan seperti diatur dalam pasal 38 ayat (2) UU NO. 2/1985

12. Hak – hak di bawah ini adlah hak – hak anggta DPR seperti diatur dalam pasal 32 ayat (1) UU No. 2/1985, kecuali:
A. Hak meminta keterangan kepada Presiden dan hak mengadakan penyelidikan
B. Hak mengajukan rancangan Undang – Undang dan hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang – Undang
C. Hak Mengajukan Kritik, koreksi, menilai dan mengadakan pengawasan serta meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah / Presiden
D. Hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak mengajukan / menganjurkan seseorang jika jika dientukan oleh suatu peraturan perundang – undangan

13. Selain hak – hak seperti diatur dalam ayat (1) tersebut diatas anggota DPR juga mempunyai hak – hak seperti diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 2/1985, kecuali:
A. Hak mengajukan Mosi tidak percaya atau kebijaksanaan pemerintah
B. Hak mengajukan pertanyaan
C. Hak protokol
D. Hak keuangan /administratif

14. Anggota MPR dan DPR mempunyai hak kekebalan eperti diatur dalam pasal 34 UU No. 2/1985, kecuali:
A. Hak tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan – pernyataan yang di kemukakan dalam sidang MPR/DPR baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup baik yang diajukan secara lisan maupun secara tulisan
B. Tidak dapat di tuntut karena mengumumkan keputusan rapat tertutup yang disepakati untuk dirahasiakan dan mengumumkan rahasia Negara seperti diatur dalam Buku Kedua Bab I KUHP

15. Anggota MPR dari Dewan Perwakilan Rakyatyang berhenti antar waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) tempatnya diisi oleh oleh yang tersebut di bawah in, kecuali
A. Calon Organisasi peserta pemilihan umum / atau calon Golongan Karya, ABRI
B. Calon utusan daerah
C. Calon utusan golongan – golongan
D. Calon dari Golongan Karya

16. Jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai utusan daerah dari daerah tingkat I yang berpenduduk 5.000.000 ( lima juta) sampai dengan 10.000.000 ( sepuluh juta) orang mendapat utusan
A. 4 ( Empat) orang Utusan
B. 5 ( Enam) orang Utusan
C. 6 ( Tujuh) orang Utusan
D. 7 ( Delapan) orang Utusan

17. Jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah dari daerah tingkat I yang berpenduduk 15.000.000 ( lima belas juta) ke atas mendapat utusan:
A. 4 ( Empat) orang Utusan
B. 6 ( Enam) orang Utusan
C. 7 ( Tujuh) orang Utusan
D. 8 ( Delapan) orang Utusan

18. Susunan anggota DPR terdidri atas wakil – wakil dari:
A. Organisasi peserta pemilihan umumdan utusan daerah
B. Organisasi peserta pemilihan Umum dan Utusan Golongan – Golongan
C. Organisasi peserta pemilihan Umum dan Golongan Karya Abri
D. Organisasi peserta pemilihan Umum

19. Jumlah anggota MPR ditetapkan sebanyak 1000 orang terdiri dari:
A. 500 (lima ratus ) orang anggota DPR ditambah 500 ( lima ratus ) orang utusan daerah
B. 500 (lima ratus ) orang anggota DPR ditambah 500 ( lima ratus ) orang utusan golongan
C. 500 (lima ratus ) orang anggota DPR ditambah 500 ( lima ratus ) orang utusan Golongan Krya ABRI
D. 500 (lima ratus ) orang anggota DPR ditambah 500 ( lima ratus ) orang utusan daerah, utusan Golongan Karya, utusan Organisasi peserta pemilihan umum dan utusan golongan - golongan

20. Jumlah anggoat DPR ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus ) orang terdidri dari
A. 400 (empat ratus ) orang dipilih melalui pemilihan umum ditambah 100 ( seratus ) orang dari utusan daerah
B. 400 (empat ratus ) orang dipilih melalui pemilihan umum ditambah 100 ( seratus ) orang dari Golongan Karya dan ABRI yang diangkat
C. 400 (empat ratus ) orang dipilih melalui pemilihan umum ditambah 100 ( seratus ) orang dari utusan golongan - golongan
D. 400 (empat ratus ) orang dari utusan Organisasi peserta pemilu , utusan daerah, utusan golongan – golongan dan utusan Golongan Karya ABRI
MATERI VI
Test Formatif 1


1. Pembangunan di bidang politik merupakan:
A. Salah satu bagian dari integral pembangunan Nasional
B. Titik berat pembangunan pada pelita IV
C. Pembangunan partai politik dan Golongan Karya
D. Kehendak pemerintah

2. Adapun dimensi pembangunan kultur politik adakah berkenaan dengan pembudayaan:
A. Ilmiah ke dalam seluruh tata kehidupan politik Nasional
B. Nilai nilai Pancasila ke dalam seluruh tata kehidupan politik Nasional
C. Nilai – nilai kedaulatan rakyat kedalam seluruh kehidupan politik Nasional
D. Nilai – nilai kekeluargaan ke dalam seluruh tata kehidupan politik Nasional

3. Pembangunan Nasinal kita di bidang politik menuntut adanya:
A. Rasionalisai kekuatan social politik
B. Sikap yang tangguh dari semua pihak untuk mempertahankan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
C. Pembahasan kehidupan politik
D. A, B, dan C

4. Dihubungkan dengan tujuan Nasional kita maka politik Nasional:
A. Menggariskan usaha – usah untuk mencapai tujuan Nasional yang dalam permasahanya di bagi dalam tahap – tahaputama yaitu : jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
B. Adalah dasar dari tujuan Nasional
C. Strategi pencapaian tujuan Nasional
D. A,B,dan C

5. Partai politik dan Golongan Karya dalam kehiupan berbangsa dan berNegara sebagi modal dasra pembangunan
A. Secara formal menetapkan Pncasila sebagai satu - satunnya asas
B. Dalam tindak tanduk hidup berbangsa dan berNegara mempraktekan Pancasila secbagai satu – satunya asas
C. Mempertahankan dan meletarikan Pancasila
D. A, B dan C

6. Dihubungkan dengan pembanguan politik yang sedang dilakukan mak penataan P4 yang di upayakan dewasa ini
A. Mempunyai saham yang besar untuk dapatnya pembangunan politik diterima masyarakat dengan kesadaran
B. Ada juga pengaruhnya
C. Factor satu satunnya yang menentukan sukses atau tidaknya pembangunan politik kita
D. Tidak ada pengaruhnya

7. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelita IV maka pemerintah harus menyiapkan 5 UU di bidang politik yang terdiri RUU yang merupakan perubahan dari UU yang telah ada dan RUU baru. RUU baru itu adalah
A. UU tentang Parpol dan golkar
B. UU tentang Pemilu dan referendum
C. UU tentang kekuatan social politik dan Organisasi Kemasyarakatan
D. UU tentang referendum dan undang – undang tentang organisai Kemasyarakatan

8. Dalam proses terbentuknya kelima UU tersebut adalah bantuan Departemen dalam negeri menyiapkan konsep kelima RUU tersebut kemudian dibentuk
A. Panitia Khusus
B. Psnitis kerja
C. Tim perumus
D. Panitia antar departemen

9. Badan yang menyiapkan penyempurnaan rumusan yang bersifat redaksional yang materinya sudah disepakati oleh panja adalah:
A. Timus
B. Timcil
C. Panitia antar departemen
D. Pansus

10. Menyimak keterangan pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 juni1984 dan pemandangan umum fraksi – fraksi DPR tanggal 4 dan 5 September 1984, dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah dan DPR terdapat kesamaan pendapat dan dasar pemikiran yaitu:
A. Bahwa kelima RUU tersebut diperlukan sebagai landasan dan kelanjutan pembangunan politik Nasional
B. Bahwa pembahasan kelima RUU di dasarkan atas tolak ukuryang sama yaitu Pancasila, UUD 1945serta GBHN dan Tap MPR
C. A, B, C

MATERI IV
Test Formatif 2


1. Pada hakikatnya partai politik dan Golongan Karya sebaagai Organisasi yang di bentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia
A. Atas dasar persamaan kehendak mempunyai kedudukan fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat, serta kedaulatannya berada di tangan anggota
B. Karena dianjurkan pemerintah
C. Sebagai penyalur pendapat kelompok

2. Dengan ditetapkanya Pancasila sebagai satu – satunya asas bagi partai politik dan Golongan Karya maka kekhususan partai politik dan Golongan Karya terletak pada
A. Program – programnya dalam memecahkan masalah – maslah luas uyang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional
B. Factor sejarah terjadinya partai – partai politik dan Golongan Karya tersebut
C. Bidang ideologi

3. Kekuatan manusia pada hakikatnya terletak pada kekuatan atau kemampuan
A. Fisiknya
B. Jiwanya
C. Untuk bekerja sam dengan manusia lainya

4. Pancasila sebagai satu – satunya asas politik menempatkan Pancasila sebagai satu satunya dasra landsan atau pedoman pokok setiap manusia warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan berNegara itu berarti bahwa:

5. Tujuan partai politik dan Golongan Karya menurut UU No. 3 / 1985 adalah
A. Mewujudkan cita – cita bangsa sebagaiman dimaksud dalam undang – undang dasar 1945 dan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan undang – undang dasar 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila
B. Menghimpun kekuatan dan mengambil alih kekuasaaan
C. Menguasai pemerintahan

6. Mengenai keanggotaanUU No. 3/ 1985 menentukan bahwa” yang dapat menjadi anggota partai politik dan Golongan Karya adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui penelitian / penyaringan oleh pengurus partai oleh pengurus partai politik dan Golongan Karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain:
A. Cerdas dan sehat fisik dan tidak pernah terlibat kejahatan besar dan mampu bekerja sama dengan semua kekuatan social pilitiknya
B. Telah berumur tujuh belas tahun atau sudah / pernah menikah dapat membaca dan menulis dan sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh partai politik dan Golongan Karya dan jika yang bersangkutan sudah pegawai negeri sipil ditambah dengan ketentuan khusus sebagai berikut
Pegawai negeri sipil dapat menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang pegawai negeri sipil yang memegang jabatan – jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin yang tertulis dari pejabat yang berwenang
C. Seluruh orang dewaas

7. Untuk menjalankan roda Organisasi dan pelaksanaan program programnya tiap Organisasi memrlukan uang / dana partai persatuan pembangunan Golongan Karya dan partai Demokrasi Indonesia menurut UU No. 3/ 1985 mendapatkan keuangan / dan tersebut adalh dengan iuran anggota sumbangan yang tidak mengikat usaha yang lain yang sah dan bantuan dari Negara / pemerintah. Dalam hal sumber dana ini ternyata dewasa ini salah satu sumber tidak berperan lagi dengan baik /semestinya sumber dana yang dimaksud adalah:
A. Bantuan dari Negara / pemerintah
B. Iuran anggota
C. Usaha lain yang sah dan sumbangan yang tidak mengikat

8. Konsisten dengan pembangunan politik kita maka partai politik dan Golongan Karya dilarang:
A. Mengadakan hubungan dengan luar negeri dalam bentuk apapun
B. Mengoreksi tindakan pemerintah sebagai suprastruktur
C. Menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme Marxisme Leninisme serta paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan undang – undang dasat 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya menerima bantuan dari pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara

9. Supaya ada jaminan bahwa ketentuan – ketentuan yang diatur oleh UU No. 3/1985 terlaksana dengan baik maka terhadap tiga kekuatan social politik kita (2 partai politik dan Golongan Karya) diadakan pengawasan yang tentunya dengan sanksi badan atau pejabat yang berwenang mengadakan pengawasan tersebut adalah :
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Presiden / Mandataris MPR
C. Jaksa Agung

10. Undang – Undang No. 3/1985 dalam ketentuan perihalnya bahwa partai politik dan Golongan Karya harus sudah selesai menyesuaikan diri dengan ketentuan – ketentuan undang – undang ini termasuk perubahan perubahannya selambat lambatnya satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang – Undang ini jika diteliti undang – Undang No. 3/1985 tersebut maka batas waktu tersebut adalah
A. 19 Februari 1986
B. 1 April 1986
C. 17 Agustus 1986



MATERI VI
Test Formatif 3


1. Suatu Organisasi Kemasyarakatan yang besar tidak dapat di biarkan begitu saja artinya tidak di tata kembali sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan politik karena Organisasi Kemasyarakatan:
A. Mempunyai dampak politik, artinya menyangkut kehidupan politik
B. Berbahaya bagi kehidupan berNegara
C. Lebih besar pengaruhnya terhadap kehidupan politik di banding dengan Organisasi politik

2. mengingat banyak ragamnya Organisasi Kemasyarakatan yang tumbuh di masyarakat di pandang perlu diadakan penataan kehidupan Organisasi Kemasyarakatan penataan Organisasi Kemasyarakatan berkaitan erat dengan:
A. Kesejahteraan rakyat
B. Pembangunan yang sedang di laksanakan oleh bangsa Indonesia
C. Masalah hankam

3. Organisasi Kemasyarakatan merupakan saran menyalurkan pendapat atau pikiran warga Negara. Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu – satunya asas dikatakan demikian karena
A. Organisasi politik sudah berbuat demikian
B. Demikian sikap para pemimpin kita
C. Pembangunan bangsa adalah pengamalan Pancasila

4. Penataan P4 secara tidak langsung dapat dilihat hasil – hasilnya yang positif dikaitkan dengan penataan kembali Organisasi Kemasyarakatan keberhasilan penataran P4 sangat dapat di banggakan seluruh Organisasi Kemasyarakatan dewasa ini yang telah mengadakan munas, kongres atau muktamar telah mencantumkan Pancasila sebagai satu – satunya asas dalam:
A. Anggaran dasar
B. Program jangka panjang Organisasi
C. Sasaran yang hendak di capai

5. Melihat kenyataan dewasa ini kita telah yakin bahwa pada umumnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai satu – satunya asas bagi Organisasi kekuatan social politik ataupun Organisasi Kemasyarakatan adanya suara – suara yang mempersoalkan hal tersebut itu disebabkan:
A. Demikian mental dan pembawaan rakyat
B. (1) sesuatu perubahan atau suatau pembaharuan tentu ada goncangannya
(2) Pengaruh dari praktek liberalisme yang telah membudaya dikalangan sementara pemimpin
C. tidak mengerti masalahnya

6. “Dalam Undang – Undang No. 5 /1985 yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama dan keparcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila:. Sehubungan dengan ketentuan di atas maka Organisasi peribadatan seperti: Jemaah Mesjid, Jemaah Gereja, Majelis Ta’lim, Baitullmaal pengurus (Nadir)wakaf pesantren dan lain – lain Organisasi atau perhimpunan yang anggotanya terdiri atas warga Negara Republik Indonesia dan orang asing dan Organisasi atau perhimpunann yang telah memiliki ststus badan hokum
A. Adalah Organisasi Kemasyarakatan yang di atur oleh undang – undang No. 5/1985
B. Bukan Organisasi Kemasyarakatan ( UU No. 5/1985)
C. Hukumnya ragu ( boleh masuk atau tidak )

7. Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pancasila sebagai satu satunya asas sebagaiman dimaksud adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara adalah logis kalau Organisasi Kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila sebagai satu – satunya asas karena mereka akan berperan serta didalam pembangunan Nasional pembangunan Nasional sendiri merupakan
A. Cita – cita Pancasila
B. Pengamalan Pancasila
C. Landasan Pancasila

8. Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:
A. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota, wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan Organisasi dan wadah peran serta dalam usaha mensukseskan pembangunan Nasional
B. Sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi social timbal balik antara anggota dan atau Organisasi Kemasyarakatan dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan kekuatan social politik badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat, dan pemerintah
C. A dan B

9. Pembukaan dan pembubaran bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat Nasional setelah mendengar keterangan dari pengurus atau pengurus pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan telah memperoleh pertimbangan dalam segi hokum adalah wewenang:
A. Ketua Mahkamah Agung
B. Ketua DPR-MPR
C. Pemerintah pusat

10. Sedangkan pembekuan dan pembubaran bagi Organisasi Kemasyarakatan kota madya bandung adalah wewenang:
A. Wali Kota Bandung
B. Jaksa Tinggi Jawa Barat
C. Gubernur Jawa Barat




Cocokanlah hasil jawaban anda dengan kunci jawaban dan hitunglah jumlah jawaban anda yang benar kemudian gunakanlah rumus di baawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda dalam kegiatan belajar meteri I sampai materi VI

Rumus :
Jumlah jawaban yang anda benar
Tingkat penguasaan = X 100 %
10

arti tingkat penguasaan yang anda capai:
90% - 100% = Baik Sekali
80% - 89% = Baik
79% - 79% = Cukup
< 70 % = Kurang

Kalua anda mencapai tingkat penguasaan 80% keatas anda akan bersiap siap mengikuti ujian akhir semester. Selamat! Tetapi kalau nilai anda di bawah 80% anda harus mengulangi kegiatan belajar anda terutama bagian yang belum anda kuasai











Share this article to: Facebook Twitter Google+
Posted by Anakciremai, Published at 1:31 PM 0 comments
Post a Comment
..

Google+ Followers

...
....