Draf Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)

DRAF

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 020.1/…………………./Disdik. Tanggal,………………………….

Tentang:
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)
SMP/SMA/SMK Negeri di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT


Menimbang :
a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan Pemeintah;
b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002, Tanggal 22 April 2002, tentang pembentukan Komite Sekolah
c. Bahwa demi tertibnya dan lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Sekolah dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah SMP/SMA/SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

Mengingat :
a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839)
b. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara No. 3848)
c. Keputusan Mendikbud Nomor: 0293/U/1993 tanggal 5 Agustus 1993, tentang Anggaran Dasar BP3 Sekolah;







Memperhatikan :
a. Surat Keputusan Bupati Majalengka No. 137.1/Kep.614-DisPK/ 2002, Tahun 2002, tentang Pelimpahan Wewenang Bupati untuk Persetujuan dan Pengesahan RAPBS/APBS, SLTP/SMU/SMK Negeri;
b. Saran dan Pendapat Eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
1. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat:
a. Nomor 1771/102/B/1990, tanggal 13 Juli 1990, Tentang Petunjuk Lebih Lanjut Penyusunan RAPBS tahun 1990/1991
b. Nomor 385/102/Kep/B/1994, tanggal 28 Oktober 1994, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Sumbangan BP3 SLTP/SMU/SMK Negeri di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
2. Menyatakan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SMP/SMA/SMK Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.
4. Saran dan Pendapat para Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka


Ditetapkan di : MAJALENGKA
Pada Tanggal : …Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA





Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 131 289 952

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA PROPINIS JAWA BARAT
NOMOR : 020.1/………….-Disdik
TANGGAL :…………………………..

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) SMP/SMA/SMK NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

I. BEBERAPA PENGERTIAN DAN JENIS DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) KOMITE SEKOLAH
A. Pengertian
1. Komite Sekolah, adalah suatu lembaga non politis dan non profit yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakholder pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan

2. Anggota Komite Sekolah terdiri atas:
a. Anggota Biasa
1) Orang tua
2) Masyarakat
b. Anggota Luar Biasa
1) Kepala Sekolahh dan Guru
2) Masyarakat

3. Pengurus Komite Sekolah
Yang boleh menjadi pengurus Komite Sekolah adalah para anggota Komite Sekolah ditambah unsur – unsur tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan

4. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah
Yang dimaksud Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) ialah segala dana, barang atau jasa yang berasal dari orang tua peserta didik, masyarakat atau badan yang diperuntukan bagi pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana KBM untuk kelancaran dan keberhasilan tugas penyelenggaraan pendidikan

5. Dana Sumbangan Pendidikan Kelas I
Sumbangan Peserta Didik Kelas I baru ialah Sumbangan Peserta Didik Kelas I pada awal tahun pelajaran yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota Komite Sekolah


6. Sumbangan Bulanan
Sumbangan Bulanan ialah sumbangan sejumlah dana yang disumbangkan setiap bulan oleh orang tua/wali peserta didik yang besarnya ditetapkan dalam rapat Komite Sekolah
Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah dibantu oleh beberapa orang pemegang kas

7. Pemegang Kas Komite Sekolah
Pemegang Kas Komite Sekolah, ialah seorang pemegang fungsi kepengurusan yang ditugasi mengelola Dana Sumbangan orang tua/wali Peserta Didik;

8. Pemegang Kas Khusus (Pentor)
Pemegang Kas Khusus (Pentor), ialah petugas yang ditunjuk secara resmi oleh Pengurus Komite Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah yang diberi tugas untuk memungut dana dari peserta didik (wajib bayar) dan menyetorkannya ke Bank Pemerintah yang telah ditetapkan (Rekening Komite Sekolah);

9. Pemegang Kas PUMC
Pemegang Kas PUMC, ialah petugas yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Sekolahh dengan dikonsultasikan kepada Pengurus Komite Sekolah yang bertugas mengelola Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang di serahkan oleh Pengurus Komite Sekolah kepada Sekolah;

10. RAPBS
RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), merupakan keseluruhan rencana pendapatan dan belanja sekolah yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; (Dibuat 2(dua) bulan menjelang tahun pelajaran baru).

11. APBS
APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), ialah keseluruhan pendapatan dan belanja sekolah yang telah mendapat persetujuan Rapat Anggota Komite Sekolah yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

B. Jenis Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah
1. Sumbangan Orang Tua/Wali peserta didik terdiri atas:
a. Sumbangan Orang Tua/Wali peserta didik yang diterima secara rutin setiap bulan (dari kelas I, II, III);
b. Sumbangan Orang Tua/Wali peserta didik kelas I baru;
2. Sumbangan orang Tua/Wali peserta didik yang tidak mengikat;
3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Komite Sekolah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sumbangan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan.

II. AZAS DAN SISTEM PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) KOMITE SEKOLAH
A. Azas Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah
1. Musyawarah mufakat para anggota Komite Sekolah;
2. Sukarela, ikhlas dan keterbukaan
3. Tertib, terarah, tepat dan berdaya guna;
4. Aman serta dapat dipertanggung jawabkan berlaku dalam pengelolaan keuangan negara

B. Sistem Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah
Pengelolaan dengan pelimpahan wewenang penggunaan kepada Kepala Sekolahh (Cq. PUMC) sebagai Uang Muka Kerja (UMK);

III. PENGELOLAAN KEUANGAN KOMITE SEKOLAH
A. Pengelolaan Tingkat Sekolah
1. Kepala Sekolah;
2. Pengurus Komite Sekolah

B. Pengelolaan Tingkat Kabupaten
1. Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Tim Pengkaji RAPBS)
2. pemerintah Daerah Kabupaten

IV. RINCIAN TUGAS POKOK PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) KOMITE SEKOLAH
A. Rincian Tugas Kepala Sekolah
1. Menyusun Rencana dan Program Kerja dalam bentuk RAPBS
2. Menyampaikan RAPBS kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapat persetujuan (dua bulan menjelang tahun pelajaran baru);
3. Menyampaikan dan memberikan penjelasan RAPBS kepada peserta rapat anggota Komite Sekolah
4. Menampung, meneliti dan menyampaikan permohonan pembebasan/keringanan pembayaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah secara kolektif kepada pengurus Komite Sekolah
5. Mengangkat dan menetapkan Bendaharawan PUMC;
6. Mengajukan Surat Permintaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPBPP) kepada Pengurus Komite Sekolah dengan melampirkan:
a. Rencana fisik penggunaan anggaran yang diminta
b. SPJ/Bukti-bukti penggunaan kas bulan lalu
7. Melakukan pengawasan melekat dan atau melaksanakan pemeriksaan atasan langsung kepada PUMC minimal 1 (satu) kali dalam setiap triwulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas
8. Melaksanakan pencatatan barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya yang diserah terimakan secara resmi dari Pengurus Komite Sekolah kepada Sekolah;
9. Membina hubungan kerja sama yang serasi antara sekolah dengan pihak Komite Sekolah

B. Tugas Pokok Komite Sekolah
Sesuai dengan kedudukannya ketua Komite Sekolah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan dan memimpin rapat pengurus dan rapat anggota untuk membahas rencana program kerja dan anggaran pendidikan Komite Sekolah
2. Mengkonsultasikan program kerja dan anggaran Komite Sekolah yang telah disetujui peserta rapat anggota kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapat pengukuhan
3. Ketua Komite Sekolah Menerbitkan keputusan tertulis tentang besarnya Anggaran Dana Sumbangan Pendidikan Bulanan dan Dana Tahunan Kelas I Baru;
4. Menerbitkan SK Pengangkatan/Pemberhentian pemegang kas Khusus (Bendaharawan Pentor)
5. Menerima, meneliti dan memutuskan pemberian / pembebasan keringanan membayar Dana Sumbangan Pendidikan
6. Menerima, mempertimbangkan dan memutuskan biaya penyelenggaraan pendidikan yang diajukan Kepala Sekolah
7. Melakukan konsultasi dengan pihak sekolah, apabila terdapat perubahan – perubahan dalam usul permohonan biaya, baik secara keseluruhan maupun untuk masing – masing pos penggunaan
8. Melakukan pemeriksaan Kas dan Tata Usaha Keuangan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah minimal satu kali setiap triwulan, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutup Kas
9. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban kepada pihak sekolah penerimaan dan penggunaan Uang Muka Kerja Dana Komite Sekolah
10. Melaporkan surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah kepada kantor Dinas Pendidikan paling lambat 10 bulan berikutnya.

C. Tugas Pokok Bendaharawan Komite Sekolah
1. Mengumpulkan data peserta didik pembayar Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
2. Menyesuaikan pengadminstrasian keuangan Komite Sekolah, meliputi:
2.1 Buku Kas Umum
2.2 Buku Kas Pembantu
2.2.1 Buku Panjar Kerja
2.2.2 Buku Penerbitan Cheque
2.2.3 Buku Bank
2.2.4 Buku Kas Posisi
2.2.5 Buku Kas Pajak
2.3 Blanko-Blanko Laporan
3. Membuka rekening pada bank pemerintah atas nama organisasi Komite Sekolah
4. Mendokumentasikan bukti setoran Dana Sumbangan Komite Sekolah dari bendaharawan khusus/pentor
5. Melaksanakan perintah bayar dari ketua Komite Sekolah untuk sekolah
6. Menerima dan meneliti tanda bukti penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya yang diterima dari sekolah
7. Menyiapkan data: penerimaan dan pengeluaran anggaran Komite Sekolah untuk bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
8. Menyiapkan data-data untuk bahan laporan pertanggung jawaban keuangan Komite Sekolah untuk bahan rapat pengurus Komite Sekolah dan bahan rapat anggota Komite Sekolah
9. Melakukan penutupan buku kas umum dan buku – buku lainnya pada setiap akhir bulan yang bersangkutan
10. Memonitor proses pemungutan dan penyetoran yang dilakukan oleh bendaharawan khusus/pentor

D. Tugas Pokok Bendaharawan Khusus (Pentor)
1. Mengumpulkan dan mengelola data peserta didik wajib bayar Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
2. Menerima, mencatat, menyimpan dan menyetorkan semua pungutan ke bank yang telah ditetapkan oleh Bendaharawan Komite Sekolah dan melaporkan setiap minggunya
3. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran Dana Sumbangan Pendidikan Bulanan/Sumbangan Tahunan dari kelas I baru kepada pengurus Komite Sekolah pada akhir bulan yang berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Sekolah

E. Tugas Pokok Bendaharawan PUMC
1. Menerima dan mendayagunakan Uang Muka Kerja (UMK) sesuai dengan alokasi dana serta pos – pos pengeluaran yang telah ditentukan atas perintah Kepala Sekolah
2. Menyusun pertanggung jawaban keuangan dengan dilengkapi kwitansi dan tanda – tanda bukti sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan Negara
3. Melakukan pemotongan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PPN, PPH pasal 21, PPH pasal 22) dan menyetorkan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan
4. Melakukan penutupan Buku Kas setiap bulan yang bersangkutan dengan membuat register Penutupan Kas
5. membantu bendaharawan (pemegang kas) Komite Sekolah untuk membuat laporan pertanggung jawaban Keuangan Komite Sekolah

F. Tugas Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
1. Meneliti berkas usulan RAPBS dari setiap sekolah untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi
2. Menrima usulan Anggaran Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah yang telah disetujui dalam rapat anggota Komite Sekolah, selanjutnya dibuat SK Pengukuhan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan SK pelimpahan Wewenang Bupati tentang RAPBS SLTP/SMA/SMK Negeri
3. Menerbitkan Surat izin memungut dan menggunakan Dana Sumbangan Kepada pengurus Komite Sekolah di masing–masing sekolah
4. Memonitor pelaksanaan RAPBS/APBS secara berkala (tim pengkaji RAPBS/APBS).


V. KETENTUAN, PROSEDUR PENGURUS IZIN PUNGUTAN DAN CARA PEMUNGUTAN/ PENYETORAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) KOMITE SEKOLAH
A. Ketentuan Pungutan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
Pelaksanaan pemungutan Dana Sumbangan Pendidikan diatur sebagai berikut:
1. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah tidak boleh dikaitkan dengan PSB, kenaikan kelas dan hanya dipungut dari orang tua/wali peserta didik yang anaknya telah diterima
2. besarnya Dana Sumbangan Pendidikan Bulanan dan tahunan Kelas I baru SLTP/SMA/SMK Negeri tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dan keputusan rapat anggota Komite Sekolah
3. Dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik setelah dilaksanakan rapat Komite Sekolah
4. tidak merupakan beban berat bagi orang tua/wali peserta didik serta sesuai dengan kelayakan / kemampuan yang bersangkutan (dapat diangsur) dan memperhatikan orang tua/peserta didik yang kurang/tidak mampu
5. tidak dikaitkan dengan hak edukatif/akademis peserta didik
6. tidak bersifat kumulasi / penumpukan, baik dari segi waktu (maksimal hanya boleh 2 (dua) bulan) maupun jenis sumbangannya

B. Prosedur Pengurusan Izin Pungutan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
Pengurusan izin pungutan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah, diatuur sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah bersama – sama Komite Sekolah menyusun dan menyampaikan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (PK.RAPBS), paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Mei tahun pelajaran yang sedang berjalan ke Dinas Pemda Kabupaten
2. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten mengolah dan menyampaikan Rekomendasi persetujuan program kerja dan RAPBS kepada pengurus Komite Sekolah melalui Kepala Sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan rapat dengan anggota Komite Sekolah
3. Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan rapat anggota Komite Sekolah dan menyampaikan hasil keputusan rapat anggota Komite Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Sekolah 2 minggu setelah PSB untuk meminta penerbitan SK izin pungutan
4. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten mengolah hasil keputusan rapat anggota Komite Sekolah, serta mempertimbangkan dan menerbitkan SK izin pungutan dan penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengurus Komite Sekolah melalui Kepala Sekolah
5. Pengurus Komite Sekolah menerbitkan keputusan tentang besarnya pungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bulanan dan sumbangan peserta didik kelas I baru sesuai dengan SK izin memungut dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

C. Pemungutan dan Penyetoran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah
Pemungutan dan penyetoran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah, diatur sebagai berikut:
1. Dana Sumbangan Pendidikan bulanan dan sumbangan Dana Tahunan kelas I baru dipungut oleh pemegang Kas Khusus (Pentor)
2. Pemegang Kas khusus wajib membukukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. Penyetoran ke Bank dilakukan 4 kali dalam 1 bulan
4. Tembusan bukti setoran disampaikan kepada Pengurus Komite Sekolah, Kepala Sekolah, paling lambat 1 (satu) hari setelah penyetoran ke bank

D. Cara Penyimpanan / Pengamanan
1. Para Pemegang kas pengelola keuangan Komite Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah sesuai tugas masing – masing
2. Tata cara penyimpanan uang dan tindakan preventiv yang harus dilakukan para pemegang kas Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah anatar lain:
2.1 Uang disimpan pada bank pemerintah/giro pos yang terdekat dalam bentuk rekening atas nama pengurus Komite Sekolah
2.2 Setiap penertiban cek atau giro ditandatangani oleh Kepala Sekolah dengan pengurus Komite Sekolah
2.3 Diusahakan sedikit mungkin uang kontan pada pemegang kas
2.4 Uang kontan yang belum disetor, dismpan dibrankas dan jangan disimpan dirumah / dibawa pulang
2.5 Kunci brankas harus dipegang oleh seorang pemegang kas

VI. KETENTUAN, PROSEDUR, POS DAN SASARAN PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN KOMITE SEKOLAH
A. Ketentuan Penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
1. Pos dan Prosentasi alokasi penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah diatur sebagai berikut:
1.1 Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan saran/prasarana 10%-25%
1.2 Peningkatan PBM/KBM 15% - 20%
1.3 Peningkatan pembinaan kesiswaan 5% - 15%
1.4 Dukungan biaya kegiatan personil dan peningkatan keterampilan 35% - 45%
1.5 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah dan Komite Sekolah

B. Prosedur Penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
1. Untuk menggunakan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah, Kepala Sekolah mengajukan Surat Permintaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (SPBPP) kepada pengurus Komite Sekolah dengan dilampiri:
1.1 Rencana Fisik penggunaan dana
1.2 SPJ / Bukti kas Pengeluaran baru
2. Ketua Komite Sekolah mempelajari/ meneliti rencana fisik dan SPJ/bukti kas yang diajukan, kemudian menetapkan dan mengalokasikan dan yang diperlukan
3. Pemegang kas PUMC menerima dana yang dialokasikan oleh ketua Komite Sekolah sebagai Uang Muka Kerja (UMK) biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai rencana fisik /APBS dengan ketentuan bahwa: Uang Muka Kerja (UMK) biaya penyelenggaraan pendidikan yang diterima pihak sekolah berlaku hanya 1 (satu) bulan (Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002). Apabila batas waktu telah dilewati, maka UMK harus disetor kembali kepada pengurus Komite Sekolah melalui rekening bank penampung.

C. Pos Dan Sasaran Penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
1. Dana Pos pemeliharaan / rehabilitasi dapat dipergunakan untuk membeli barang - barang dan alat – alat yang diperlukan serta memelihara barang – barang inventaris dan alat – alat lain yang telah ada diantaranya meliputi:
1.1 Pemeliharaan inventaris milik sekolah
1.2 Pemeliharaan pagar halaman
1.3 Pelaburan dan pengecatan bangunan / gedung sekolah
1.4 Pemeliharaan keamanan ketertiban, kebersihan dan kesehatan, keindahan, penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah
1.5 Rehabilitasi ringan bangunan sekolah
1.6 Perbaikan instalasi listrik, telepon, air dan gas
Biaya pengadaan sarana/prasarana hanya dapat dipergunakan untk membeli barang – barang dan alat – alat yang merupakan komponen tunggal, bukan pelengkap dari barang – barang atau alat – alat yang telah ada
2. Dan Pos Peningkatan PBM/KBM dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar seperti pengadaan alat – alat, barang/bahan penunjang kegiatan belajar mengajar, biaya ulangan – ulangan dan Pra ujian Nasional
3. Dana Pos Peningkatan Pembinaan Kesiswaan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembinaan kesiswaan yang diselenggarakan oleh sekolah atau yang diselenggarakan oleh tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan yang meliputi:
3.1 Kegiatan OSIS, PMR, Pramuka, Koperasi Siswa, Paskibra dalam rangka Hardiknas, Hari-hari besar Nasional, Hari besar keagamaan, Pameran – Pameran, Latihan Kepemimpinan Siswa dan lain – lain yang relevan
3.2 PKS, Siswa teladan, UKS, Olimpiade MIPA, Lomba MIPA/Mata Pelajaran
3.3 Pengisian waktu libur
3.4 Apresiasi Seni Budaya meliputi pembibitan dan latihan pekan kesenian, lomba seni dan wisata budaya
3.5 Pembibitan dan peningkatan presatasi olah raga, meliputi latihan dan pembinaan pencari bibit PORDA, PORWIL, PORNAS, pertandingan antar sekolah atau antar kelas
3.6 BAPOPSI, PORSENI
4. Dana Pos dukungan biaya kegiatan personil dan peningkatan keterampilan, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan personil. Kepala Sekolah dan Guru melalui wadah MKKS dan MGMP serta TU, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain yang berkaitan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, honorarium kelebihan jam mengajar GT, GTT murni dan biaya transport.
5. Dana Pos kegiatan rumah tangga sekolah dan Komite Sekolah, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga sekolah dan Komite Sekolah
51. Bantuan langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas dan air)
52. Bantuan untuk keperluan administrasi sekolah
53. Keperluan administasi Komite Sekolah
54. Rapat Dinas Sekolah dan Komite Sekolah
55. Bantuan transport dalam rangka perjalanan Dinas
56. Biaya Kegiatan Organisasi profesi Kepala Sekolah

VII. PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN (DSP) KOMITE SEKOLAH
A. Jenis Laporan Pertangung Jabwaban
1. Laporan Bulanan
1.1 Setiap akhir bulan Pemegang Kas PUMC Komite Sekolah melaporkan kepada pegurus Komite Sekolah penerimaan dan penggunaan dana yang dikelola oleh sekolah
1.2 Setiap akhir bulan pengurus Komite Sekolah melaporkan semua penerimaan dan penggunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Sekolah, laporan dilampiri foto copy bukti setor ke bank penampung oleh pemegang uang/pentor dan kwitansi-kwitansi lainnya yang diperlukan
2. Laporan Semester Dan Tahunan Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah Dibuat Dan Dilaporkan Kepada
2.1 Pengurus Komite Sekolah kepada rapat tahunan anggota Komite Sekolah
2.2 Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dievaluasi

B. Laporan Penerimaan dan Oenggunaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah oleh Pemegang Kas PUMC di sekolah, meliputi:
1. Kwitansi dan tanda bukti penggunaan Uang Muka Kerja (UMK) yang dibuat sesuai dengan pasal 35 IAR, dimana penandatanganan kwitansi-kwitansi / bukti pengeluaran tersebut dilakukan oleh:
1.1 Penerimaan uang ditandatangani oleh pihak ketiga (penjual barang atau jasa)
1.2 Visum dibelakang kwitansi ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Gudang / urusan inventaris
1.3 Fiat “ Setuju dibayar” ditanda tangani oleh ketua Komite Sekolah
1.4 Fiat “lunas dibayar” ditanda tangani oleh pemegang kas Komite Sekolah
2. Laporan disampaikan oleh sekolah kepada pengurus Komite Sekolah paling lambat 2 (dua) hari setelah jatuh tempo dan lporan Komite Sekolah ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten setiap tanggal 10 bulan berikutnya

C. Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Oleh Pengurus Komite Sekolah Ke Dalam Format Sebagai Berikut:
1. Format 1 : Surat pengantar pertanggung jawaban
2. Format 2 : Surat pertangung jawaban penggunaan
3. Format 3 : Daftar pertelan Saldo penerimaan dan penggunaan
4. Format 4 : Laporan Keadaan kas Komite Sekolah
5. Format 5 : Penjelasan Keadaan kas Komite Sekolah

Laporan disampaikan oleh pemegang kas Komite Sekolah kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dalam rangkap 3:
1. Lembar asli untuk pengurus Komite
2. Lembar kedua untuk sekolah yang bersangkutan
3. Lembar ketiga untuk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten

VIII. TATA CARA PEMBENTUKAN PEMBUKAAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN KOMITE SEKOLAH
A. Pembukuan Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah Dilaksanakan Sesuai Dengan Kepres No. 16 Tahun 1994, Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Kepengurusan, Pertangung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah Penyusunan Dan Perhitungan APBD Dan Undang – Undang no. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

B. Jenis Buku Kas Umum Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
1. Pemegang Kas Khusus (Pentor) mempergunakan buku kas umum Skontro dan catatan harian
2. Pemegang kas keuangan Komite Sekolah mempergunakan buku kas umum, buku bank, buku kas posisi dan buku uang kerja
3. Pemegang kas (PUMC) di sekolah mempergunakan buku kas umum, buku kas posisi dan buku bank

C. Ketentuan Pengerjaan Buku Kas Umum
1. Pada lembar pertama buku kas umum, bendaharawan harus mencatat jumlah halaman. Mulai diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemegang kas serta atasan langsung masing – masing pemegang kas
2. Tiap halaman diberi nomor polio dan diparaf oleh pemegang kas
3. Pada lembar terakhir dibuat daftar pemeriksa kas
4. Buku kas umum dikerjakan sendiri oleh pemegang kas
5. Tidak dizinkan adanya ruang yang tidak tersisi (ruang kosong0 hapusan atau tip ex serta halaman yang sobek
6. Buku kas umum ditulis dengan tinta hitam
7. Setiap penerimaan atau pengeluaran oleh pemegang kas khusus/ pentor, dicetak dalam buku kas umum dan buku harian penerimaan
8. Setiap saat apabila ada transaksi uang, harus dibukukan secara berurutan ke dalam buku kas umum dan buku harian penerimaan
9. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kas Komite Sekolah dan kas PUMC harus dilaksanakan setelah dicatat dalam buku kas umum
10. Pembetulan kesalahan pembukuan dalam buku kas umum dilaksanakan degan “kontra pos” atau diperbaiki dengan cara mecoret dua garis lurus, sehingga tulisan semula masih dapat dibaca dan kemudian diparaf
11. Pentupan buku kas umum dilakukan pada akhir bulan dengan membuat keterangan penutupan kas (kas register) yang ditanda tangani oleh pemegang kas (Bendaharawan) dan atasan langsung pemegang kas dan dibuat peralatan kas
12. Setiap pengeluaran cek/giro bank, untuk dicairkan maupun untuk dinayarkan kepada pihak ketiga dicatat pada buku bank
13. Setiap pemberian panjer kerja dicatat dalam buku panjer kerja dan buku kas umum
14. Setiap penerimaan dicatat didalam buku kas umum dan disetorkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
15. Setiap akhir bulan dicocokan saldo buku bank dengan saldo rekening Koran dari bank
16. Diingatkan kepada atasan langsung pemegang kas, untuk mengadakan pemeriksaan kas setiap triwulan sesuai dengan peraturan yang berlaku
17. Penutupan buku dalam rangka waskat tidak boleh dilaksanakan pada awal dan akhir bulan yang bersangkutan

IX. PENGAWASAN
Pengawasan atas pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) Komite Sekolah dilakukan oleh:
1. Aparat Pengawas sebagai berikut:
1.1 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan pembangunan)
1.2 Irjen Depdiknas
1.3 Dinas Pendidikan Kabupaten
1.4 Bawasda
2. Pengawasan atasan langsung dengan ketentuan:
2.1 Diusahakan pemeriksa singkat terhadap pemeriksaaan setiap akhir pekan
2.2 Diperiksa dulu buku kas umum dalam hubungannya dengan buku-buku lain selain menandatangani daftar penutupan kas setiap akhir bulan
2.3 Diketahui panjer kerja yang belum diselesaikan akhir bulan
2.4 Memperingatkan pemegang kas mengenai:
- Pengiriman Laporan penerimaan/penyetoran atau laporan SPJ penerimaan / pengeluaran Dana Sumbangan Pendidikan Komite Sekolah
- Pungutan dan Penyetoran penerimaan pajak kas Negara, meliputi: PPN, PPH, pasal 21 dan PPH pasal 22.
2.5 Diperiksa pengurusan barang – barang inventaris, penyimpanan dokumen keuangan sewaktu – waktu
2.6 Diadakan pemeriksaan kas disertai dengan register penutupan kas setiap akhir triwulan secara teratur dengan ketentuan:
- Berita Acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas dibuat rangkap 3 (tiga)
- Lembar asli untuk yang memeriksa
- Lembar kedua untuk Dinas Pendidikan Kabupaten
- Lembar ketiga untuk arsip sekolah
- Yang memeriksa atau yang diperiksa menyampaikan tembusan berita acara pemriksaan kas dan register penutupan kepada instansi terkait satu hari setelah pemeriksaaan

X. SANKSI
A. Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Akan Dikenakan Tindakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku

B. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengurus Komite Sekolah Akan Dikenakan Tindakan:
1. Teguran lisan dan tertulis
2. Pembubaran kepengurusan Komite Sekolah
3. Diselesaikan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku

C. Segala Tindakan Dan Sanksi Dilaksanakan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Setelah Mendengar Saran/Pertimbangan Dari Bagian – Bagian Yang Terkait

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA





Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 131 289 952


Post a Comment